| Legislatif |
 |
|
| |
| Siapkan Sumber Daya Manusia Menyambut Ibukota | 2019-12-07 07:18:49 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua DPRD Prov. Kaltim Makmur HAPK menerima kunjungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara beberapa waktu lalu, terkait keinginan mahasiswa mengundang ketua Dewan untuk menjadi narasumber pada forum mahasiswa yang akan di canangkan pada waktu dekat.
Ketua umum KAMMI Kaltimtara Haris Jundana ... Berita Selengkapnya |
| Soal Tapal Batas, Bontang Minta Bantuan Komisi | 2019-12-07 07:03:25 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Bontang menyambangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (3/11). Kunjungan tersebut dalam rangka meminta bantuan komisi I terkait penyesaian tapal batas ujung utara Kota Bontang - Kabupaten Kutai Timur.
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan persoalan tapal batas di uj ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah | 2019-12-06 12:56:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi VI dengan Jiwasraya, Anggota DPR RI Nevi Zuairina mendesak kementerian BUMN agar Jiwasraya segera membayar kewajibannya kepada nasabah pemegang polis. Optimalisasi aset yang dimiliki untuk memperoleh dana segar dengan mengambil langkah re-enginering finance yaitu dengan melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara | 2019-12-03 16:09:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad meminta Ombudsman RI untuk pro aktif mengawasi dan menyampaikan pendapat terkait perilaku penyelenggara negara. Termasuk hal yang dilakukan oleh salah seorang staf khusus Presiden yang notabene berasal dari kaum millennial di salah satu akun media sosialnya, yang belakangan tengah ramai ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Pembangunan Infrastruktur di Kaltim | 2019-12-02 15:27:07 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK berharap selain memberikan bantuan dana desa, Pemerintah Pusat juga dapat membantu Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun maupun memperbaiki infrastruktur.
Sebab menurut Politisi Partai Golkar ini, Kalimantan Timur saat ini perlu membangun berbagai infrastruktur di seg ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV DPRD Kaltim: Tingkatkan Sosialisasi BPJS Pada Masyarakat | 2019-12-02 15:12:25 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim melakukan hearing dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim dan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan terkait sosialisasi dan progres program Disnakertrans Provinsi Kaltim tahun 2019 dan perencanaan program tahun 2020, Selasa (26/11) lalu.
Dalam pertemuan itu ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran Dinas Pertanian Membengkak Hingga Rp 71 Milyar, Ketua DPRD Boalemo Katakan Begini | 2019-12-02 12:52:11 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Polemik mengenai anggaran Dinas Pertanian yang membengkak hingga 71 Milyar terus bergulir, berapa tidak, banyak kalangan yang mempertanyakan apa penyebab sampai bisa terjadi demikian, karena berdasarkan KUA-PPAS, anggaran Dinas Pertanian untuk belanja langsung sebesar Rp 13 milyar dan belanja tidak langung 6 milyar, sehin ... Berita Selengkapnya |
| DPR Kantongi 10 Calon Hakim Usulan KY | 2019-11-30 06:45:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah mengantongi 10 nama Calon Hakim (Cakim) yang terdiri dari 6 Cakim Agung dan 4 Cakim Adhoc usulan Komisi Yudisial (KY). Berdasar laporan yang disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus itu, Puan mengaku akan segera meminta Komisi III DPR RI memproses nama-nama Cakim tersebut paling lambat 3 ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Wacana Kenaikan TDL ke Menteri ESDM | 2019-11-29 06:45:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mempertanyakan kebenaran isu yang beredar di media massa terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2020 kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat atau konstituen yang ba ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR Sepakat Dilakukan Penguatan Peran Komisi Yudisial | 2019-11-27 12:22:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan usulan pimpinan Komisi Yudisial (KY) diperlukan penguatan peran institusi KY. Sehingga, peran KY bisa diperluas dalam kerangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat dan perilaku hakim.
"Usulan Komisi Yudisial agar dalam perubahan terbatas UUD NRI 1945 yang menjadi rencana ... Berita Selengkapnya |
|
|
