Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Rapat Paripurna Berjalan Kondusif dan Aspiratif Meski Terdapat Penolakan Pengesahan Perppu Ciptaker | 2023-03-24 22:56:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI tetap berjalan dengan kondusif dan aspiratif meski diwarnai penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Rapat pun tetap berjalan sesuai dengan agenda meski Fraksi PKS w ...

Profesi Guru Harus Mendapat Perlindungan Hukum dalam Menjalankan Tugas | 2023-03-20 20:06:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI RI Gilang Dhiela Fararez menerima audiensi Persatuan Guru Swasta Indonesia. Dia menerima aspirasi dari para guru terkait perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Gilang mengungkapkan akan memperjuangkan agar profesi guru mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Jangan sampai ...

Sukamta Minta Indonesia Konsisten pada Amanat UUD 1945 | 2023-03-09 11:57:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana kehadiran Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menuai pro dan kontra. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada timnas dari berbagai negara Piala Dunia tersebut, termasuk Israel. Sementara beberapa lembaga mendesak pemerintah Indones ...

Apresiasi Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, HNW Berharap MK Juga Konsisten Dengan Tolak Permohonan Sistem Pemilu Tertutup | 2023-03-03 11:11:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak permohonan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari dua periode, serta berharap MK dapat terus konsisten dalam mengawal demokrasi konstitusional dalam perkar ...

Arsul Sani Minta Kepolisian Lakukan Proses Hukum pada Aksi Kekerasan Anak Pegawai DJP | 2023-02-24 01:31:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyoroti kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), anak dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui akun twitter-nya, @arsul_sani, ia meminta Polda Metro Jaya hingga Kapolri memberikan perhatian atas kasus terse ...

Legislator Prihatin Anggaran Riset Nasional Tahun 2023 ini Terendah Sepanjang Sejarah Iptek Nasional | 2023-02-18 03:16:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin anggaran riset nasional tahun 2023 yang akan dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya Rp2,2 triliun. Hal itu menurutnya merupakan anggaran terendah sepanjang sejarah pembangunan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nasional.

"Saya prihatin anggaran riset nasiona
...

Legislator Nilai Integrasi Kelembagaan IPTEK dalam BRIN Tidak Berhasil | 2023-02-12 05:44:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai format kelembagaan BRIN (Badan riset dan inovasi nasional) yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga (K/L) tidak berhasil. Mulyanto menjelaskan BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi, yang berujung pada peningkatan ...

Utamakan Kepentingan Masyarakat, Komisi VIII Dorong Pemerintah Turunkan Biaya Haji Tahun Ini | 2023-02-09 02:18:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jema ...

Legislator Mengkritik Tidak Tercantumnya Nama Habibie dalam Lini Masa Perkembangan Riset Nasional di Kantor BRIN | 2023-02-07 09:44:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai tidak tercantumnya nama Habibie dalam lini masa perkembangan riset dan teknologi di Gedung Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi indikasi nyata adanya dehabibienisasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Ia mencurigai ada sejumlah upaya 'dehabibienisasi' atau men ...

Wakil Ketua MPR: Angka Kemiskinan Belum Menunjukkan Tren Penurunan signifikan | 2023-02-04 01:47:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan target Pemerintah terkait target angka kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Pasalnya, Pemerintah menargetkan nol persen tahun depan, namun tidak diikuti dengan langkah strategis untuk mencapainya.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) per Sept
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]