| Legislatif |
 |
|
| |
| Pansus Kasus Jiwasraya Mendesak Dibentuk | 2020-01-02 09:07:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Gagal bayar klaim polis nasabah Jiwasraya terus membengkak. Skandal keuangan di perusahaan asuransi plat merah itu harus segera diungkap. Dan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya sudah mendesak dibentuk, agar DPR RI bisa mengurai kemelut berkepanjangan dengan memanggil semua pihak yang terlibat.
"Pansus diyakini akan m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur | 2019-12-29 15:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun, Ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
"Menurut saya harus ada ... Berita Selengkapnya |
| Kegiatan Mega Proyek di Kaltim Harus Libatkan Masyarakat Lokal | 2019-12-27 09:00:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud berharap kegiatan mega proyek yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya melibatkan dan berpihak pada masyarakat setempat. Menurutnya penduduk Kaltim masih delapan persen pengangguran, mestinya kegiatan-kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, wajib ring satu atau ring dua, khus ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPRD Kaltim Dorong Peran Serta Mahasiswa | 2019-12-27 08:53:10 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Diterima di ruang pimpinan DPRD Kaltim, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Kaltim melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Kaltim.
Diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, pertemuan yang diisi rangkaian silahturahmi dan dialog sederhana tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim.
Makmur ... Berita Selengkapnya |
| Unit Usaha Merugi, Komisi II Akan Lakukan Evaluasi MBS | 2019-12-26 22:37:24 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Unit usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) tidak berjalan mulus akibatnya kerugian hingga miliaran rupiah tidak dapat terhindarkan. Kritikan dari berbagai pihak terhadap kinerja perusahaan tersebut terus meningkat.
Direktur Utama Perusda MBS Agus Dwitarto mengatakan salah satu sebab kontribus ... Berita Selengkapnya |
| DPRD Kaltim Siap Berikan Dukung Anggaran ke BNNP | 2019-12-26 22:15:41 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Guna mendukung program dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kaltim, DPRD Kaltim secara prinsip siap memberikan dukungan bantuan keuangan.
Disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, agar BNNP Kaltim bisa mendapatkan bantuan anggaran, perlu lebih d ... Berita Selengkapnya |
| Hadiri Bimtek SUMP3, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Mengapresiasi Kinerja KPID Kaltim | 2019-12-26 19:37:29 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPRD Kaltim H Jahidin, SH mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur saat menghadiri Bimtek Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang digelar di Hotel Grand Sawit Samarinda baru-baru ini.
Dikonfirmasi pewarta terkait Bimtek SIMP3 yang ... Berita Selengkapnya |
| Hadiri Peresmian Tol, Begini Kata Ketua DPRD Kaltim Makmur | 2019-12-21 01:46:19 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyatakan rasa bangganya ketika menghadiri acara peresmian Ruas Jalan Tol Samarinda - Balikpapan pada seksi Samarinda - Samboja, Selasa (17/12). Peresmian dilakukan Presiden RI Joko Widodo.
Pada acara yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Makmur men ... Berita Selengkapnya |
| Banmus Agendakan Kegiatan Dipenghujung Tahun | 2019-12-21 01:40:58 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim melaksanakan rapat bersama Sekretariat DPRD Kaltim untuk menyusun agenda kegiatan DPRD Kaltim Masa Persidangan I Tahun 2020, Selasa (17/12).
Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Muhammad Samsun ini merupakan rapat yang dimajukan sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) ya ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024 | 2019-12-18 08:54:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan daftar Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024. Terdapat 248 RUU yang masuk dalam daftar tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui, jumlah tersebut merupakan target yang prestisius dan sekaligus menjadi tantangan bagi semua. ... Berita Selengkapnya |
|
|
