| Legislatif |
 |
|
| |
| Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium | 2020-01-18 07:25:37 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menerangkan bahwa Komisinya sepakat ingin memoratorium pembentukkan perusda baru di Kalimantan Timur. Hal itu menjadi pembahasan serius yang dilakukan Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (14/1) dengan Assisten II Setda Provinsi Kaltim, Biro Perekonomian dan BPKAD Kaltim.
Pertem ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan 'Omnibus Law' | 2020-01-18 07:00:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Ketimbang wacana, Pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkrit dalam penyusunan draf tersebut.
"Kalau saran saya dari Baleg, Pemer ... Berita Selengkapnya |
| Pansus Jiwasraya Amanat Konstituen, Bukan Politis | 2020-01-14 07:38:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad akan menyikapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, yang diusulkan mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, Pansus Jiwasraya yang dibentuk untuk menyelidiki potensi kerugian negara merupakan aspirasi masyarakat luas. ... Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Politis, Tapi Kawal Penegakan Hukum | 2020-01-12 09:37:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) secara umum dinilai Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani sebagai salah satu instrumen DPR RI untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Untuk itu, pembentukan Pansus Jiwasraya, yang saat ini masih dalam pembahasan informal antar Fraksi DPR RI jelang akhir masa reses, dianggapnya bukan berbau ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar | 2020-01-08 20:44:38 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Peringatan Hari Jadi Provinsi Kaltim yang ke - 63 tahun 2020 kali ini mendapat kado terbaik. Pasalnya, Provinsi Kaltim bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia (RI) yang baru.
Dalam kesempata itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampikan bahwa memontum peringatan hari jadi Provinsi Kaltim tak terlepas da ... Berita Selengkapnya |
| Sigit Wibowo: Kemenag Harus Jadi Pelopor Kerukunan Umat Beragama | 2020-01-07 14:04:46 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo meminta kepada Kementerian Agama Kalimantan Timur agar mampu menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan antar umat beragama agar kedamaian dan kondusifitas dapat terus dijaga dan dipertahankan.
"Kaltim ini merupakan bagian dari miniatur Indonesia, terdapat berbagai macam etnis dan agama ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Kritik Pemerintah yang Tetap Saja Naikkan Iuran BPJS Kesehatan | 2020-01-06 16:27:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan terutama kelas III. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan mulai naik pada masing-masing kelas per 1 Januari 2020.
"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ... Berita Selengkapnya |
| Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Uighur Hingga Politik Identitas | 2020-01-04 21:25:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan delegasi MPR RI ke Arab Saudi (22-26 Desember 2019) tak hanya bertemu para pimpinan negara, seperti Raja Salman, Ketua Majelis Syura Arab Saudi dan Sekjen World Muslim League. Tetapi, kesempatan itu juga dimanfaatkan pimpinan MPR bertatap-muka dengan wargnegara dan mahasiswa Indonesia. Pertemuan dengan warga negara ... Berita Selengkapnya |
| Pansus Kasus Jiwasraya Mendesak Dibentuk | 2020-01-02 09:07:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Gagal bayar klaim polis nasabah Jiwasraya terus membengkak. Skandal keuangan di perusahaan asuransi plat merah itu harus segera diungkap. Dan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya sudah mendesak dibentuk, agar DPR RI bisa mengurai kemelut berkepanjangan dengan memanggil semua pihak yang terlibat.
"Pansus diyakini akan m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur | 2019-12-29 15:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun, Ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
"Menurut saya harus ada ... Berita Selengkapnya |
|
|
