| Legislatif |
 |
|
| |
| Syarif Hasan: Amandemen UUD Bukan untuk Kepentingan Kelompok Tertentu | 2020-02-07 18:11:05 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan menegaskan bahwa jika nanti MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 maka amandemen itu bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu melainkan untuk kepentingan bersama. Karena itu perlu dicapai konsensus nasional bahwa perubahan UUD adalah untuk kepentingan bersama.
Demikian dikataka ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan Kasus Jiwasraya dan Harus Dituntaskan Secara Gamblang | 2020-02-06 23:12:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan perkembangan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Yakni menyangkut besarnya potensi kerugian negara dan adanya dugaan masalah kejahatan yang terorganisir.
"Adanya dugaan ma ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Usulkan Segera Bentuk Pansus Jiwasraya | 2020-02-04 19:19:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Sakinah Aljufri menyampaikan gagasan perlunya DPR RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Gagasan tersebut disampaikan Sakinah dalam interupsi pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2)
"Kami berharap pimpinan sid ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Parlemen Negara-negara OKI Kirim Delegasi ke Xinjiang dan Yerusalem | 2020-02-01 14:29:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara OKI untuk mengirimkan Delegasi guna meninjau secara langsung kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjang, dan Al Aqsa di Yerussalem.
"Delegasi Indon ... Berita Selengkapnya |
| Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer | 2020-01-31 10:49:10 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Polemik tenaga honor atau kontrak di Pemerintah Provinsi Gorontalo yang kabarnya akan dirumahkan banyak menuai sorotan, terutama dari pihak honorer yang tentu saja tidak terima dengan kebijakan ini.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Dedy Hamzah, S.Pd mengaku sangat kecewa, karena kebijakan ini akan menimbulk ... Berita Selengkapnya |
| MPR RI Dukung Terobosan JBMI dan ETOS Indonesia Soal Konsep Rumah Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | 2020-01-30 19:28:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh rencana Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) dan ETOS Indonesia membuka rumah rehabilitasi bagi penyalahguna zat adiktif, psikotropika dan narkoba.
Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum JBMI H. Albiner Sitompul, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Iskandar ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR RI Ajak Semua Elemen Bangsa Jihad Melawan Narkoba | 2020-01-29 21:52:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan pengguna Narkoba di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Badan Narkotika Nasional (BNN), di tahun 2019 sebesar 0,03 persen menjadi 3,6 juta orang merupakan hal yang sangat serius untuk ditangani. Transaksi Narkoba juga sangat luar biasa. Di 2015 saja, menurut BNN jumlahnya menca ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Lakukan Koordinasi Atasi Sebaran Virus Corona | 2020-01-29 09:11:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Sutan Adil Hendra meminta agar pemerintah melakukan kordinasi lintas sektoral, dalam antisipasi penyakit akibat virus Corona. Mengingat, saat ini dunia tengah digemparkan dengan fenomena virus yang asal mula penyebarannya terjadi di Kota Wuhan, China.
"Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah khususnya Di ... Berita Selengkapnya |
| Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser | 2020-01-21 08:23:00 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Paser, Jumat (17/1) dalam rangka monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran tentang bantuan keuangan provinsi Tahun Anggaran 2019.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan monitoring penting dilakukan secara berkala tiap tahunnya ... Berita Selengkapnya |
| Komisi Yudisial Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung | 2020-01-21 07:20:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menjelaskan, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Hakim Agung. Namun menurut penilaiannya, KY pada periode ini tidak menunjukkan kinerja yang baik kepada rakyat, bahkan internal komisioner KY tidak solid antara satu sama lain. Ketidakadanya soliditas an ... Berita Selengkapnya |
|
|
