| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemerintah Perlu Kaji Ulang Wacana Relaksasi PSBB | 2020-05-07 21:06:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Pemerintah mengkaji ulang wacana pemberlakuan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menyatakan, Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Meski diakuinya bahwa dengan dilakukannya PSBB menjadikan ekonom ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Didesak Alihkan Anggaran Pelatihan Kartu Pra-Kerja untuk BLT | 2020-05-01 12:23:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih tegas dan berani khususnya dalam kebijakan memotong anggaran negara yang memang masih dipandang tidak fokus kepada penanganan Covid-19 serta dampak-dampaknya. Sebagai contoh, Ecky menyoroti terkait dengan kartu p ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: MK Setuju Laporan Kinerja Lembaga Negara Disampaikan Langsung dalam Sidang Tahunan MPR | 2020-04-25 14:54:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kesediaan dan dukungan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap wacana dan rencana MPR RI yang akan memfasilitasi penyampaian laporan kinerja tahunan lembaga negara secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI. Mahkamah Konstitusi juga menilai penyampaian laporan kinerja ta ... Berita Selengkapnya |
| Ombudsman Diminta Optimal Lakukan Pengawasan Maladministrasi | 2020-04-24 02:45:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Ombudsman RI agar tetap optimal melakukan pengawasan maladministrasi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan ju ... Berita Selengkapnya |
| 'Judicial Review' Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diapresiasi | 2020-04-20 09:58:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Judicial review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diapresiasi legislator Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Perppu tersebut dinilai inkonstitusional oleh para tokoh masyarakat yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yang mengajukan gugatan atas Perppu t ... Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Satgas Lawan Covid-19 DPR, Merupakan Keberpihakan pada Rakyat | 2020-04-15 20:16:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah Pimpinan DPR RI yang membentuk Satgas Lawan Covid-19. Menurutnya ini menunjukkan sensitivitas dan kepedulian DPR RI untuk bersama-sama menangani Covid-19 dengan menghimpun dan menyalurkan bantuan langsung berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan paket kebutuhan masyara ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Kecam Bentrok TNI-Polri di Mamberamo Raya Papua | 2020-04-14 08:28:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengecam pertikaian yang melibatkan aparat keamanan, yakni anggota TNI dengan Polri terjadi di Distrik Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Minggu (12/4) pagi. Bentrokan antara anggota Polres Mamberamo Raya dengan Satgas Yonif 755 terjadi karena ada kesalahpahaman, akibatnya 3 o ... Berita Selengkapnya |
| Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19 | 2020-04-11 07:12:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI membentuk Tim Pengawasan (Timwas) Covid-19 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa saat ini DPR RI telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dikatakannya, tim yang anggotanya ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR Ajak Wartawan Peduli Keselamatan Diri Saat Meliput Soal Virus Covid-19 | 2020-04-10 18:31:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengajak wartawan lebih peduli akan keselamatan diri saat mewartakan informasi di lapangan terutama informasi yang berhubungan dengan virus covid-19. Meutya mengaku risau saat mendapat kabar adanya sejumlah wartawan yang dinyatakan positif covid-19 karena masih harus bertugas di lapangan.
... Berita Selengkapnya |
| Legislator Desak PLN Gratiskan Listrik Rumah Ibadah Selama Darurat Covid-19 | 2020-04-10 08:45:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak PLN menggratiskan pembayaran tarif listrik bagi rumah ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan lainnya selama masa darurat Covid-19. Pasalnya, selama masa darurat Covid-19, tempat ibadah apapun diimbau untuk menghentikan kegiatan yang melibatkan jemaah berjumlah besar. Sehingga r ... Berita Selengkapnya |
|
|
