| Legislatif |
 |
|
| |
| Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3 | 2020-05-29 18:05:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3. Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Dewas TVRI pada 25 Februari 2020 lalu menghasilk ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Audiensi Ketum Gerakan HMS | 2020-05-28 20:04:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima audiensi Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Harjduno Wiwoho. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. HMS merupakan sebuah gerakan sosial untuk membantu dan mendorong kemandirian masyarakat ... Berita Selengkapnya |
| Pasal Pembentukan LPI dalam RUU Ciptaker Tabrak UU | 2020-05-23 13:02:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) eksisting dan juga UUD 1945. Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu hal tersebut sangat berbaha ... Berita Selengkapnya |
| Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi | 2020-05-22 07:51:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati bersama perwakilan seluruh fraksi di DPR RI hadir secara virtual pada rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dilaksanakan pada Rabu (20/5). Anis menjelaskan fraksinya mengirimkan utusan sebagai Anggota Panja RUU Omnibus Law Ci ... Berita Selengkapnya |
| Timwas DPR Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 | 2020-05-20 17:19:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Hamka Baco Kady dari fraksi Golkar ini memastikan Timwas Covid-19 DPR RI di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi virus Corona ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR: Pelonggaran PSBB harus Pastikan Sudah Terlewatinya Puncak Pandemi | 2020-05-19 17:39:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta skenario pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melalui pertimbangan sudah terlewatinya puncak penyebaran pandemi Covid-19 di tanah air.
"Saya melihat di sejumlah pemberitaan, banyak pihak sudah merencanakan tata kehidupan baru yang mengarah pada pe ... Berita Selengkapnya |
| Aneh Jika RUU HIP Tidak Merujuk Pada TAP MPRS No. XXV MPRS 1966 | 2020-05-18 11:50:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.
Pasalnya, lanjut Aboe, TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingny ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi PKS Tentang Keras 'Hilangnya' TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Komunisme Dalam RUU HIP | 2020-05-16 03:09:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam RUU Halauan Ideologi Pancasila ditentang Fraksi PKS saat pengesahan RUU HIP menjadi inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/5) lalu.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, TAP MPRS XXV/MPRS/1966 y ... Berita Selengkapnya |
| Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dicabut | 2020-05-13 22:02:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok. Untuk itu ia meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pe ... Berita Selengkapnya |
| Telusuri Keberadaan Daging Babi Mirip Daging Sapi di Wilayah Lain | 2020-05-12 23:41:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi kepolisian Bandung yang telah mengungkap beredarnya daging babi menyerupai daging sapi yang beredar di pasar. Daging sapi palsu yang sebenarnya daging babi ini sudah beredar selama satu tahun, mesti menjadi perhatian keras pihak pemerintah bahwa aksi model seperti i ... Berita Selengkapnya |
|
|
