Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Anggota Baleg DPR Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP | 2020-07-01 07:32:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini berdasarkan respon dari sikap masyarakat yang tidak setuju mengenai pembahasan RUU tersebut.

"RUU HIP ini sebaiknya kita me
...

Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren | 2020-06-29 10:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Corona Covid-19 berlangsung. Pesantren-pesantren kecil di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi protokol kesehatan, social distancing, ...

Sistem Pengawasan Orang Asing oleh Dirjen Imigrasi Belum Maksimal | 2020-06-23 07:57:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI menilai bahwa sistem pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia belum maksimal. Penilaian ini berdasar pada terungkapnya persembunyian Buron Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Albert Medlin, yang ditangkap pada Senin (15/6) lalu di kediam ...

Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik | 2020-06-19 06:23:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud menilai ramainya keluhan masyarakat mengenai lonjakan tarif listrik di masa pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu bukti buruknya komunikasi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Pelanggan. Hal ini dikatakan Rudy saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PLN di Gedung D ...

Komisi I DPR Minta Perawatan Alutsista Milik TNI Menjadi Perhatian Serius Kemenhan | 2020-06-16 20:01:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa jatuhnya pesawat jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara pada Senin (15/6) kemarin yang waktunya cukup berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (6/6) menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI yang harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

H
...

BKSAP: Aneksasi Israel Dikhawatirkan Picu Perang Terbuka | 2020-06-12 02:35:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Isu konflik Palestina-Israel kembali memanas. Pasca kesepakatan koalisi Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk, Israel berencana aneksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat. Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, termasuk Otoritas Palestina (PA) dan Hamas. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parleme ...

Legislator Kritik Penghapusan Batasan Jumlah Penumpang oleh Kemenhub | 2020-06-10 20:22:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengkritisi penghapusan batasan jumlah penumpang pada moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama pandemi Covid-19. Syaikhu mengingatkan, pandemi Covid-19 belumlah selesai yang dibuktikan dengan grafik yang belum melandai. Syaikhu memaparkan, jumlah kasus Covid-19 d ...

Jadi Beban Baru Rakyat di Masa Pandemi, Legislator Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tapera | 2020-06-09 08:06:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Suryadi mengimbau, isi kebijakan PP Tapera seharusnya lebih memperhatikan kondisi ...

Bamsoet: TNI Garda Terdepan Penjaga Ideologi Pancasila | 2020-06-08 07:04:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih tetap b ...

Komisi III Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga Poso | 2020-06-05 16:31:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mendesak Divisi Propam Mabes Polri dan Komnas HAM untuk turun menyelidiki kasus tertembaknya dua warga Kecamatan Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, yakni Syarifudin dan Firman. Penembakan yang berjung maut tersebut, diduga dilakukan oleh aparat yang bertugas di wilayah Sulteng.

Anggota Komisi III DPR R
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]