| Legislatif |
 |
|
| |
| Paripurna DPR Resmi Tunjuk Doni Primanto Jadi DG BI | 2020-07-16 22:21:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengangkatan Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (DG BI) periode 2020-2025, menggantikan posisi Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir pada 16 Juni 2020 lalu. Saat menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Ketua Komisi XI DPR R ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tegaskan Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan 'Omnibus Law' | 2020-07-16 16:46:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada hari Kamis (16/7) siang ini tidak ada pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang (UU). Untuk itu, Dasco mengimbau kepada seluruh kalangan, baik masya ... Berita Selengkapnya |
| Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP | 2020-07-16 16:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi seluruh Pimpinan DPR RI bersama dengan Mensesneg, Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB dan Menhan menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam kesempatan tersebut Puan menegaskan bahwa konsep RUU BPIP ... Berita Selengkapnya |
| Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap | 2020-07-15 21:55:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus buron Djoko Tjandra memasuki babak baru. Setelah berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan, Djoko Tjandra berhasil menyelinap ke Malaysia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Menyikap hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendesak penegak huk ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting | 2020-07-13 09:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan peningkatan dana yang digelontorkan dan defisit anggaran membuka potensi ruang penyalahgunaan dan korupsi. Terlebih, Parlemen memiliki tantangannya dalam hal mekanisme kerja selama krisis dan juga tantangan dalam berkurangnya peran Parlemen saat Pemerintah menggunakan kuasa daruratn ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19 | 2020-07-10 08:14:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menegaskan pengawasan penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan mendalam terhadap penyediaan peralatan kesehatan agar tidak ada kartel dalam hal harga dan ketersediaan alat-alat kesehatan yang krus ... Berita Selengkapnya |
| Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan | 2020-07-08 21:20:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, wacana mempermanenkan pendidikan jarak jauh yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim perlu dicermati dengan baik.
Menurut IIIiza, di masa pandemi Covid-19 pendidikan jarak jauh itu memang sebuah keharusan untuk merespon wabah ya ... Berita Selengkapnya |
| Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan | 2020-07-07 21:03:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada setiap periodenya. Hal itu dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan yang banyak disuarakan oleh masyarakat.
"Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus disesuaikan d ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan | 2020-07-06 21:12:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mengkritisi klaim Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Kalung Anti Corona atau yang mampu membunuh virus Corona. Kritikan ini disampaikan Ema dalam rilisnya di Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Ema, klaim Kementerian Pertanian tentang kalung eucalyptus (kayu putih) ... Berita Selengkapnya |
| Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi | 2020-07-03 21:02:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja, diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program Kartu Prakerja tersebut.
Saleh menyampaikan ini dalam siaran persnya, Jumat (3/7). “Anggaran pel ... Berita Selengkapnya |
|
|
