Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP | 2020-07-16 16:01:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi seluruh Pimpinan DPR RI bersama dengan Mensesneg, Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB dan Menhan menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam kesempatan tersebut Puan menegaskan bahwa konsep RUU BPIP ...

Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap | 2020-07-15 21:55:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus buron Djoko Tjandra memasuki babak baru. Setelah berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan, Djoko Tjandra berhasil menyelinap ke Malaysia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Menyikap hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendesak penegak huk ...

Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting | 2020-07-13 09:44:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan peningkatan dana yang digelontorkan dan defisit anggaran membuka potensi ruang penyalahgunaan dan korupsi. Terlebih, Parlemen memiliki tantangannya dalam hal mekanisme kerja selama krisis dan juga tantangan dalam berkurangnya peran Parlemen saat Pemerintah menggunakan kuasa daruratn ...

DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19 | 2020-07-10 08:14:47

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menegaskan pengawasan penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan mendalam terhadap penyediaan peralatan kesehatan agar tidak ada kartel dalam hal harga dan ketersediaan alat-alat kesehatan yang krus ...

Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan | 2020-07-08 21:20:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, wacana mempermanenkan pendidikan jarak jauh yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim perlu dicermati dengan baik.

Menurut IIIiza, di masa pandemi Covid-19 pendidikan jarak jauh itu memang sebuah keharusan untuk merespon wabah ya
...

Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan | 2020-07-07 21:03:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada setiap periodenya. Hal itu dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan yang banyak disuarakan oleh masyarakat.

"Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus disesuaikan d
...

Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan | 2020-07-06 21:12:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mengkritisi klaim Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Kalung Anti Corona atau yang mampu membunuh virus Corona. Kritikan ini disampaikan Ema dalam rilisnya di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Ema, klaim Kementerian Pertanian tentang kalung eucalyptus (kayu putih)
...

Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi | 2020-07-03 21:02:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja, diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program Kartu Prakerja tersebut.

Saleh menyampaikan ini dalam siaran persnya, Jumat (3/7). “Anggaran pel
...

Anggota Baleg DPR Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP | 2020-07-01 07:32:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini berdasarkan respon dari sikap masyarakat yang tidak setuju mengenai pembahasan RUU tersebut.

"RUU HIP ini sebaiknya kita me
...

Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren | 2020-06-29 10:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Corona Covid-19 berlangsung. Pesantren-pesantren kecil di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi protokol kesehatan, social distancing, ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]