| Legislatif |
 |
|
| |
| Harus Diberantas, Transaksi Jumbo Judi Online Berdampak Negatif bagi Perekonomian Indonesia | 2023-10-05 13:55:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan data bahwa selama periode 2017-2022 terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengomentari transaksi judi online dengan ... Berita Selengkapnya |
| Jelang Pemilu 2024, Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu | 2023-08-31 13:35:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024. Dengan cara, datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, untuk memberikan suaranya, memilih pemimpin Indonesia dimasa mendatang, baik Presiden beserta wa ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Dukung Usulan Peningkatan Anggaran Riset Guna Majukan Iklim Riset Indonesia | 2023-06-19 23:53:11 |
.jpeg) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengapresiasi usulan peningkatan anggaran riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini masih relatif kecil, ia berharap peningkatan anggaran riset ini dapat memajukan iklim riset di Indonesia. Karena itu, dorongan daya dukung anggaran untuk ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Kepolisian Jeli Terapkan UU KDRT Agar Tak Salah Tentukan Pelaku dan Korban | 2023-05-28 09:28:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pihak kepolisian agar jeli dalam menerapkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) untuk setiap kasus yang ditangani agar penegak hukum tidak salah dalam menentukan siapa pelaku dan korban KDRT. Hal ini menyusul kejadian ... Berita Selengkapnya |
| DPR: Jangan Ada Satu Kuota Haji Tambahan yang Tak Terpakai | 2023-05-24 22:45:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis mengingatkan kepada pemerintah, apabila ada kuota haji reguler yang ternyata tidak dapat terpenuhi, maka langsung dialihkan ke kuota haji khusus. Pasalnya, untuk kuota haji reguler pada hari ini sudah mulai masuk ke asrama dan esok hari sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci.
... Berita Selengkapnya |
| Sukamta Minta BIN, BSSN, Polri, dan Kominfo Terlibat Selesaikan Masalah Dugaan Peretasan BSI | 2023-05-16 13:08:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah terkait Bank Syariah Indonesia (BSI), baik secara hukum maupun keamanan si ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Nilai Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Indonesia Akan Jadi Preseden Buruk | 2023-05-12 01:06:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai kebijakan pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga Mei 2024, dianggap akan jadi preseden buruk bagi dunia pertambangan di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba telah mengamanatka ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Imbau Perusahaan Tambang Batubara Tunaikan Kewajibannya | 2023-05-08 04:10:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menekankan kepada perusahaan tambang batubara agar turut memperhatikan pemenuhan kewajibannya kepada negara sesuai perundang-undangan. Hal ini ia kemukakan usai pertemuan dengan pelaku bisnis batubara di Jambi, dimana sebelumnya disinyalir aktivitas batubara di provinsi itu mempengaruhi ... Berita Selengkapnya |
| Willy Aditya: Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Independen | 2023-05-06 01:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendukung dibentuknya satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp349 triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Willy mengingatkan Satgas TPPU untuk bekerja secara independen.
"Polemik transaksi janggal ini ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu dan Menkopolhukam Terkonfirmasi Hadir, Komisi III Kembali Akan Gelar RDP Bahas Dugaan TPPU Sore Ini | 2023-04-11 13:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI kembali akan menggelar rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Selasa (11/4/2023) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI ... Berita Selengkapnya |
|
|
