| Legislatif |
 |
|
| |
| Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud | 2020-07-28 11:22:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Seperti dikabarkan, hasil seleksi POP ini juga banyak mendapatkan sorotan negatif dan memicu kontroversi di publik.
Guspardi menduga ada ... Berita Selengkapnya |
| Pandemi Covid-19 Belum Berlalu, Fadel Muhammad: Kita Harus Mengambil Langkah Yang Berani | 2020-07-26 07:58:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai sektor. Paling parah dari dampak yang ada yaitu sektor kesehatan dan ekonomi. Kedua hal tersebut saat ini tengah dipikirkan oleh semua pihak, sektor mana yang diprioritaskan untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat. Mendahulukan mana yang lebih penting, ekonom ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Jangan Abaikan Peran NU dan Muhammadiyah Sebagai Penggerak Pendidikan | 2020-07-24 11:16:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Akibat kelemahan proses verifikasi dan validasi, itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, 2 organisasi massa terbesar di Indonesia yang telah berjasa dalam menggerakkan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Protes Hibah Rp20 M Nadiem ke Sampoerna-Tanoto Foundation | 2020-07-23 11:44:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR mempertanyakan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masuk ke dalam daftar penerima hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dua lembaga nonprofit disebut mendapat hibah program Organisasi Penggerak maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku her ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Berharap Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Segera Terealisasi | 2020-07-23 07:56:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari berharap vaksin Covid-19 asli buatan Indonesia segera dapat terealisasi. Kendati memerlukan dana yang cukup besar untuk memproduksi vaksin, Lucy menilai suatu kebanggaan bila Indonesia dapat menemukan vaksin Covid-19 dan digunakan di seluruh dunia.
"Namun biaya mahal itu tidak perl ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Positif Corona Lampaui China, Wakil Ketua MPR: Indikasi Ketidakmampuan Melawan Pandemi Covid-19 | 2020-07-21 16:34:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 84.882 orang pada Sabtu (18/7) lalu. Jumlah yang dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini melampaui kasus positif di China yang merupakan negara yang pertama kali menjadi pusat Covid-19.
Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasu ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Siap Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan Dari Prolegnas | 2020-07-20 15:45:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memastikan menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, Pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) ... Berita Selengkapnya |
| Baleg DPR Terima Aspirasi Perwakilan Demonstran yang Tolak RUU HIP | 2020-07-17 06:03:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, dirinya memahami tuntutan yang disampaikan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena tak mencantumkan TAP MPR XXV/1966 tentang Larangan Komunisme/Marxisme dan ada anggapan Panc ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Resmi Tunjuk Doni Primanto Jadi DG BI | 2020-07-16 22:21:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengangkatan Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (DG BI) periode 2020-2025, menggantikan posisi Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir pada 16 Juni 2020 lalu. Saat menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Ketua Komisi XI DPR R ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tegaskan Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan 'Omnibus Law' | 2020-07-16 16:46:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada hari Kamis (16/7) siang ini tidak ada pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang (UU). Untuk itu, Dasco mengimbau kepada seluruh kalangan, baik masya ... Berita Selengkapnya |
|
|
