| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Apresiasi Peran Pers Sampaikan 'Transfer Knowledge' Kinerja Parlemen | 2020-10-18 20:10:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi setinggi-tingginya peran pers, khususnya awak media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah berjasa besar dalam memberitakan serta menyampaikan transfer knowledge kepada masyarakat mengenai kinerja DPR RI. D ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Presiden Perlu Mengeluarkan PERPU untuk Mengakhiri Polemik UU Cipaker | 2020-10-09 06:13:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai ada ketidaklaziman dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Segera Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19 | 2020-10-06 09:24:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera menyiapkan anggaran tersebut, mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
... Berita Selengkapnya |
| Aturan Covid-19 Harus Satu Pintu | 2020-10-02 10:01:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Natakusumah menilai bahwa terlalu banyak pihak atau instansi yang membuat aturan-aturan tentang Covid-19 sehingga menyebabkan penanganan Covid-19 berjalan tidak efektif dan efisien. Ia menuturkan harusnya aturan cukup dibuat secara tersentral atau satu pintu sehingg ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021 | 2020-09-30 20:50:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani setelah sebelumnya K ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Minta PBB Selidiki Asal-Usul Virus Corona | 2020-09-29 09:44:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki asal usul virus corona atau Covid-19.
"Penyelidikan tentang asal usul virus Corona atau Covid-19 perlu dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mengetahui secara pasti pen ... Berita Selengkapnya |
| Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021 | 2020-09-26 00:13:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI M ... Berita Selengkapnya |
| Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam | 2020-09-24 20:45:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA) China Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang. Dengan dilakukannya investigasi nantinya diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan dari semua pihak yang mempertan ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah | 2020-09-24 11:21:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum terlaksana. Sebab saat ini pihaknya masih mendapat laporan bahwa terdapat madrasah yang masih terkena pemotongan dana BOS.
"Kita minta kejelasan lagi. Ini kemarin disampa ... Berita Selengkapnya |
| Eva Yuliana Dorong Keimigrasian Terus Perketat Lalu Lintas WNA | 2020-09-21 21:52:28 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Jawa Tengah, untuk terus berpedoman pada asas kehati-hatian dalam pengetatan lalu lintas warga negara asing (WNA) yang hendak keluar-masuk wilayah Indonesia. Terutama, pihak keimigrasian wajib konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk menc ... Berita Selengkapnya |
|
|
