| Legislatif |
 |
|
| |
| Bamsoet Dukung Pemerintah dan Kapolri Berantas Mafia Tanah | 2021-02-20 11:59:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dan Kapolri memberantas mafia tanah. Aparat kepolisian harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah.
"Kita tidak bisa terus membiarkan kasus mafia tanah terjadi. Mafia tanah harus diberantas untuk keadilan dan kesejahteraan ... Berita Selengkapnya |
| Utang Makin Besar, DPR Ingatkan Belanja Pemerintah Harus Produktif Dorong PDB | 2021-02-19 14:47:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah kalangan saat ini tengah menyoroti soal utang dan defisit yang dialami Pemerintah Indonesia. Data Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68 persen. Bahkan, pemerint ... Berita Selengkapnya |
| Sukamta Dukung Rencana Revisi UU ITE | 2021-02-18 05:33:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung rencana pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta UU Nomor 11 Tahun 2008 itu direvisi jika tak memberi rasa keadilan.
"Kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU IT ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pertanyakan Keamanan Imigrasi Terkait Kaburnya Buronan Interpol | 2021-02-15 12:00:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mempertanyakan proses pengamanan dan keamanan kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali atas kaburnya buronan interpol atas nama Andrew Ayer. Andrew Ayer kabur dari kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai saat proses administrasi untuk pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi ... Berita Selengkapnya |
| PKS Kritisi Dana APBN untuk Bayar Influencer | 2021-02-13 10:08:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzamil Yusuf mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang diperuntukkan membayar influencer. Sebab anggaran yang dikucurkan tersebut sangat besar mencapai Rp 90 miliar.
"Peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi telah ... Berita Selengkapnya |
| Pers Harus Tetap Kritis dan Profesional | 2021-02-08 20:37:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2021 besok, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud mengungkapkan peran pers saat ini menjadi sangat penting, terlebih sebagai penyambung lidah rakyat. Artinya, Pers harus berdiri tegak di tengah-tengah perubahan jaman dengan tetap menyajikan arus informasi yang bisa melahirkan gen ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Sayangkan Pengurangan Insentif Nakes | 2021-02-04 16:33:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyayangkan dikuranginya insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Ansory, nakes adalah garda terdepan yang tidak seharusnya mendapat pengurangan insentif.
Ansory mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital | 2021-02-02 23:55:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat ... Berita Selengkapnya |
| Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diselesaikan | 2021-02-01 00:49:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyoroti seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di musim tanam. Dia meminta, masalah klasik itu segera diselesaikan sehingga tidak menambah beban bagi kalangan petani yang saat ini sedang dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19.
Saat mengikuti tim kunjungan kerja sp ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas | 2021-01-27 02:13:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 tidak harus dengan melakukan pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Ia mengingatkan, saat pandemi ini ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, sehingga tidak tepat bila dilakukan pemotongan anggaran sektor pertanian.
... Berita Selengkapnya |
|
|
