Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Sukamta Dukung Rencana Revisi UU ITE | 2021-02-18 05:33:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung rencana pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta UU Nomor 11 Tahun 2008 itu direvisi jika tak memberi rasa keadilan.

"Kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU IT
...

DPR Pertanyakan Keamanan Imigrasi Terkait Kaburnya Buronan Interpol | 2021-02-15 12:00:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mempertanyakan proses pengamanan dan keamanan kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali atas kaburnya buronan interpol atas nama Andrew Ayer. Andrew Ayer kabur dari kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai saat proses administrasi untuk pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi ...

PKS Kritisi Dana APBN untuk Bayar Influencer | 2021-02-13 10:08:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzamil Yusuf mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang diperuntukkan membayar influencer. Sebab anggaran yang dikucurkan tersebut sangat besar mencapai Rp 90 miliar.

"Peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi telah
...

Pers Harus Tetap Kritis dan Profesional | 2021-02-08 20:37:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2021 besok, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud mengungkapkan peran pers saat ini menjadi sangat penting, terlebih sebagai penyambung lidah rakyat. Artinya, Pers harus berdiri tegak di tengah-tengah perubahan jaman dengan tetap menyajikan arus informasi yang bisa melahirkan gen ...

Komisi IX Sayangkan Pengurangan Insentif Nakes | 2021-02-04 16:33:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyayangkan dikuranginya insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Ansory, nakes adalah garda terdepan yang tidak seharusnya mendapat pengurangan insentif.

Ansory mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
...

Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital | 2021-02-02 23:55:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat
...

Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diselesaikan | 2021-02-01 00:49:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyoroti seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di musim tanam. Dia meminta, masalah klasik itu segera diselesaikan sehingga tidak menambah beban bagi kalangan petani yang saat ini sedang dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19.

Saat mengikuti tim kunjungan kerja sp
...

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas | 2021-01-27 02:13:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 tidak harus dengan melakukan pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Ia mengingatkan, saat pandemi ini ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, sehingga tidak tepat bila dilakukan pemotongan anggaran sektor pertanian.
...

DPR RI Sepakat dan Setuju Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri | 2021-01-20 16:56:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI sepakati penunjukkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru menggantikan pejabat lama Jenderal Pol Idham Azis. Kesepakatan itu dicapai setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPR dalam rapat pleno internal Komisi III DPR seusai pelaksanaan uji ke ...

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel | 2021-01-16 20:18:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa.

Hal itu dite
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]