| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Segera Tetapkan Prolegnas Prioritas 2021 | 2021-03-09 07:13:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada masa sidang ini. Menurut Puan, penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021.
Perempuan pertama yang menja ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP | 2021-03-07 05:41:04 |
 |
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung keinginan pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dia menilai KUHP sebagai induk hukum pidana juga butuh diperbaharui seiring perkembangan zaman.
"Komisi III menyambut baik keinginan pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan de ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP | 2021-03-06 10:08:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi komitmen dalam rangka melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia. Komitmen itu dibuktikan dengan telah dibahasnya 194 dari total 317 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 15 Bab da ... Berita Selengkapnya |
| Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara | 2021-03-05 06:04:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mempertanyakan lemahnya pengawasan yang dilakukan di bandara terhadap warga negara yang baru saja bepergian dari luar negeri. Sehingga, ditemukan varian baru Covid-19 atau B117 di Karawang, Jawa Barat yang dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) usai kembali ke Tanah Air dari Arab Sau ... Berita Selengkapnya |
| Cukai Tembakau Naik, DPR Dorong Insentif Bagi Industri HPTL | 2021-03-04 08:27:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendorong adanya insentif bagi industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya (HPTL) karena berkontribusi bagi peningkatan penerimaan cukai negara. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12,5 persen yang berlaku sejak 1 Februari 2021, se ... Berita Selengkapnya |
| Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia | 2021-03-01 16:47:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina angkat bicara terkait pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil. Ia mengingatkan, negara seharusnya membuat kebijakan yang mampu untuk menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia.
Nevi mengatakan, pa ... Berita Selengkapnya |
| John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji | 2021-02-27 07:27:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan perkembangan lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan berusaha mengupayakan agar ibadah haji 2021 dapat segera terlaksana.
"J ... Berita Selengkapnya |
| Tindak Tegas Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB di Papua | 2021-02-25 07:01:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menindak tegas dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dia mengecam tindakan oknum anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata a ... Berita Selengkapnya |
| Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah | 2021-02-23 07:54:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil survei Indikator Politik menyebutkan, 41 persen masyarakat menolak vaksin Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan, fakta ini harus jadi parhatian pemerintah, agar lebih masif mensosialisasikan vaksin Covid-19 ke tengah masyarakat.
Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata a ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok | 2021-02-22 15:51:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran. Ia mengatakan, hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatin ... Berita Selengkapnya |
|
|
