| Legislatif |
 |
|
| |
| Anjurkan Agar Tidak Mudik Lebaran, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat Memutus Penyebaran Covid-19 | 2021-04-01 06:02:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik tersebut resmi berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 yang diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator PMK RI pada Jumat, (26/3).
Dalam rilis Menko PMK bersama Menteri Agama, Menter ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Segera Dibentuk Tim Investigasi Kebakaran Kilang Balongan | 2021-03-30 06:17:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta agar segera dibentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki insiden kebakaran tangki T-310 G di Kilang minyak Pertamina RU (Refinery Unit) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
"Terkait musibah kebakaran Kilang minyak Pertamina RU VI Balongan dini hari tadi, saya mengucap ... Berita Selengkapnya |
| Penyebaran Virus Belum Terkendali Larangan Mudik Langkah Tepat | 2021-03-27 03:35:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan mudik dan menetapkan cuti bersama Lebaran hanya satu hari merupakan kebijakan yang tepat dalam pengendalian Covid-19 di tanah air. Karena hingga
... Berita Selengkapnya
|
| Komisi IX DPR RI Dukung Kenaikan Anggaran BP2MI | 2021-03-25 23:36:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021.
Komisi IX DPR RI menilai anggaran BP2MI tahun 2021 sangat rendah dibandingkan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi yang melekat di BP2MI untuk melindungi dan memberdayakan PMI. Oleh karena itu, BP2MI diminta un ... Berita Selengkapnya |
| Wujudkan Parlemen Modern, DPR Komitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi | 2021-03-25 08:05:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh badan serta lembaga mewajibkan transparansi dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas di era keterbukaan infromasi publik saat ini. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.
Hal tersebut diungkap ... Berita Selengkapnya |
| Ridwan Hisyam Nilai Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-Akalan Semata | 2021-03-23 14:39:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan saja, karena tidak akan pernah terwujud. Sebab, menurutnya sejak Tahun 1997 rencana-rencana pembangunan seperti ini hanya menjadi wacana dan pada akhirnya tidak pernah menjadi sesuatu yang diharapkan bagi I ... Berita Selengkapnya |
| Timnas Tak Bisa Berlaga di All England, DPR Desak Pemerintah Lakukan Negosiasi | 2021-03-21 07:59:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim bulu tangkis Indonesia terpaksa harus ditarik mundur dari ajang All England, pada Kamis pagi (18/3/2021). Kejadian tersebut terjadi setelah pesawat Turkish Airlines dari Istanbul ke Birmingham yang ditumpangi rombongan tim Indonesia mendapat email dari Pemerintah Inggris untuk menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Al ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Kecolongan Izin Penggunaan Vaksin AstraZeneca | 2021-03-19 08:31:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyatakan menunda penggunaan vaksin AstraZeneca hingga ada hasil penelitian organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) terkait efek sampingnya. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap vaksin Covid-19 a ... Berita Selengkapnya |
| Nevi Zuairina Nilai Ada Kontradiksi Kebijakan Tata Niaga Beras | 2021-03-16 17:07:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan ma ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Impor 1 Juta Ton Beras | 2021-03-14 14:20:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Baginya, pengumuman rencana impor itu meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat men ... Berita Selengkapnya |
|
|
