| Legislatif |
 |
|
| |
| Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal | 2021-05-11 19:18:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU | 2021-05-10 15:09:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pasifik Grup sebagai anggota Biro Komisi International Parliamentary Union (IPU) untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights). Jabatan tersebut akan diduduki Fadli selama ... Berita Selengkapnya |
| WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Peka | 2021-05-09 20:43:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) menjadi sorotan publik. Di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain justru ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402 | 2021-05-07 17:16:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI menerima penjelasan terkait peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Yudo Margono beserta jajaran.
"Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan P ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina | 2021-05-07 17:05:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk konsisten dan proaktif menyerukan penghentian kekerasan, baik yang terjadi di Myanmar maupun Palestina. Menurut Sukamta, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk hentikan penyelesaian konflik di Myanmar yang masih terjadi, meskipun telah terbit resolusi yang ... Berita Selengkapnya |
| Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia | 2021-05-06 03:40:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengutuk keras terhadap perbuatan oknum di bandara yang mengakali prosedur protokol kesehatan dengan meloloskan warga negara asing masuk ke Indonesia. Menurutnya, kasus ini turut menyingkap kelemahan regulasi pintu masuk perbatasan negara ini.
"Ternyata setelah disiasati sedemik ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Basarah: MPR Sedang Upayakan Realisasikan Haluan Negara Tahun 2023 | 2021-05-01 23:01:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah mengungkapkan MPR sedang mengupayakan untuk merealisasikan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 paling sekitar akhir tahun 2022 atau awal 2023. Jika terealisasi Pokok-Pokok Haluan Negara ini akan menjadi panduan dalam pembentu ... Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19, Prokes Wajib Diketatkan | 2021-05-01 14:41:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan protokol kesehatan (prokes) dalam pencegahan Covid-19 tetap merupakan kewajiban mutlak untuk menjaga Indonesia dari pandemi Covid-19. Rahmad mengingatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak ber-euforia dengan vaksinasi, berkaca dari terjadinya gelombang kedua C ... Berita Selengkapnya |
| Kabinda Papua Gugur Dalam Tugas, Gus Jazil: Tumpas KKB Sampai Tuntas Sebab Tidak Ada Ruang Separatisme di Indonesia | 2021-04-28 05:54:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan bela sungkawa atas penembakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
"Mengutuk aksi KKB yang menyebabkan putra terbaik bangsa gugur saat melaksanakan tugas,' u ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Kesempatan Perpanjangan BST Terbuka Lebar, Saatnya Kemensos Bertindak | 2021-04-27 03:12:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai yang akan berakhir pada April 2021. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan bantuan sosial ... Berita Selengkapnya |
|
|
