| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemerintah Dinilai Inkonsisten dan Tidak Ada Rasa Keadilan Dalam Membuat Kebijakan | 2021-05-21 14:52:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin. Di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pa ... Berita Selengkapnya |
| Harkitnas 2021, Ahmad Basarah Berharap ke Depan BRIN Produksi Vaksin Covid-19 Milik Bangsa | 2021-05-20 18:51:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ke depan melahirkan vaksin sekaligus alat deteksi Covid-19 dari karya anak bangsa sendiri dengan memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-113 tahun ini. Jika pandemi Covid-19 berhasil diatasi secara mandiri, Ahmad Basarah optimis ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR dan Ketua Parlemen Turki Minta PBB Keluarkan Resolusi Hentikan Agresi Israel ke Palestina | 2021-05-20 03:46:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop berkomunikasi melalui sambungan telepon, membahas kondisi terkini di Israel dan Palestina. Indonesia dan Turki, sebagaimana juga disampaikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan dalam komunikasi melalui sambungan telepon, mengutuk keras p ... Berita Selengkapnya |
| DPR Ajak Dunia Internasional Hentikan Kebrutalan Israel | 2021-05-20 02:51:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menegaskan akan mengupayakan penegakan hukum terhadap tindakan Israel yang memborbardir Palestina lewat diplomasi parlemen. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk solidaritas Indonesia kepada Palestina yang terus menjadi korban keganasan I ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Nilai Pemerintah Gagal Jalankan Larangan Mudik | 2021-05-18 02:32:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai kebijakan pemerintah dalam menerapkan larangan mudik Lebaran tahun 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 telah gagal. Menurut Irwan, gagalnya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah tersebut bukan karena rakyat tidak patuh tetapi pemerintah tidak memberikan rasa keadilan dan teladan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Tragedi Kemanusiaan Palestina Harus Segera Diakhiri | 2021-05-17 15:49:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri karena tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina telah banyak menimbulkan korban jiwa.
"Kita semua prihatin dengan apa yang dialami warga Palestina, se ... Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Ledakan Covid-19 Pasca-Lebaran, Jangan Abaikan Protokol Kesehatan | 2021-05-16 08:43:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran sebagai upaya antisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19. Kendati begitu, belum ada jaminan bahwa tidak akan terjadi ledakan kasus baru. Sebab, sejak beberapa hari menjelang Lebaran maupun saat hari H Lebaran, kerumunan orang masih terjadi dimana-mana.
Menjelang ... Berita Selengkapnya |
| Nasionalisme Iptek dan Riset Berbasis Keanekaragaman Hayati Diperlukan Untuk Kemajuan Bangsa | 2021-05-13 16:42:56 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI (PA-GMNI) menyambut baik gagasan para narasumber yang berkembang dalam Webinar dalam rangka Pra-Kongres PA GMNI yang mengambil tajuk "Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial yang dilaksanakan pada Jumat (7/4) lalu.
Ahmad Basarah ... Berita Selengkapnya |
| Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal | 2021-05-11 19:18:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU | 2021-05-10 15:09:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pasifik Grup sebagai anggota Biro Komisi International Parliamentary Union (IPU) untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights). Jabatan tersebut akan diduduki Fadli selama ... Berita Selengkapnya |
|
|
