Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR Siap Kawal Nazaruddin | Wednesday 17 Aug 2011 01:18:09

*Diusulkan untuk mendapatkan hadiah berupa pembebasan

JAKARTA-Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal Muhammad Nazaruddin. Pengawalan yang dimaksudkan tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari berbagai pihak."Kami hanya ingin memastikan, agar semuanya dibuka dan clear," ujar anggota Komisi III DPR Nudirman Munir di Jakarta, Selasa (16
...

Jenguk Paksa Nazaruddin, Tindakan Anggota DPR Berlebihan | Tuesday 16 Aug 2011 21:15:45

JAKARTA-Partai Demokrat menilai langkah Komisi III DPR yang menemui bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di sel tahanan Rutan Mako Brimob Polri pada Senin (15/8) kemarin, bagai tindakan berlebihan.

"Kami melihat tindakan itu berlebihan. Jangan karena mentang-mentang DPR, semua mau ditabrak semaunya. Semua ada aturan dan ada
...

Sutan Bhatoegana Dituding Lakukan Pembohongan Publik | Monday 15 Aug 2011 21:45:55

JAKARTA-Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana bahwa tersangka kasus dugaan korupsi Nazruddin mengalami turunnya berat badan hingga 18 kilogram dalam dua minggu. Namun, kenyataan kondisi fisiknya tetap sehat dan sama sekali tidak tampak kurus, saat muncul di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/8) malam.

Atas pernyataannya itu, Bhatoeg
...

Anas Kaget Nazaruddin Masih Anggota DPR | Friday 12 Aug 2011 22:28:27

JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku terkejut surat Pergantian Antar Waktu (PAW) M Nazaruddin belum diproses DPR. "Tolong dicek lagi, apa surat itu sudah masuk ke Setjen aatau belum," katanya di Jakarta, Jumat(12/8).

Pernyataan ini menanggapi pernyataan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh yang mengatakan bahwa Nazaruddin itu ma
...

Komisi III DPR Tersinggung Himbauan Pansel KPK | Friday 12 Aug 2011 00:28:38

JAKARTA-Sejumlah anggota Komisi III DPR merasa tersinggung dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK). Pasalnya, ada imbauan untuk individu yang memiliki konflik kepentingan dengan para kandidat, sebaiknya tidak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) nanti.

Sebaliknya, imbauan it
...

Ibas Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Nazaruddin | Thursday 11 Aug 2011 19:05:18

JAKARTA-Meski telah memecat secara resmi Muhammad Nazaruddin sejak 25 Mei 2011 lalu, DPP Partai Demokrat hingga kini belum menyerahkan berkas tersebut kepada Sekretrariat Jenderal DPR. Kelengkapan berkas pemecatan itu akan dikirimkan setelah DPR kembali bersidang.

“DPR sedang dalam masa reses. Mungkin segera dikirim setelah DPR bersidang lagi.
...

Partai Demokrat Dituding Bohongi Publik | Wednesday 10 Aug 2011 15:07:39

JAKARTA-Partai Demokrat dituding telah melakukan kebohongan. Pasalnya, ternyata pengurus partai tersebut hingga kini belum mengirimkan surat resmi pemecatan Nazaruddin kepada DPR. Demikian dikatakan pengamat politik Fadjroel Rahman di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/8).

Untuk itu, Fadjroel pun mendatangi gedung DPR untuk bertemu dengan Sekjen
...

DPR Akan Panggil Pemerintah Bahas Konflik Papua | Friday 05 Aug 2011 20:20:37

JAKARTA-Komisi I DPR berencana dalam waktu dekat memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta pejabat terkait dengan kondisi yang terjadi di Papua. Kisruh yang kerap terjadi di sana, akibat dari ketidakberhasilan pemerintah membangun wilayah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Dengan kondisi ini, seharusnya pemerintah lebih proaktif dan terbu ...

Lagi, Gayus Lumbuun Didesak Mundur Sebagai Anggota DPR | Friday 05 Aug 2011 16:04:39

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun harus berani melepaskan jabatannya karena sudah lolos tahap fit and proper test sebagai calon hakim agung. Dia menambahkan jangan sampai politisi dari PDI Perjuangan itu dicap sebagai seorang pencari kerja ketika melamar posisi hakim agun ...

Kebijakan Amnesti 6P Bernuansa Politis | Thursday 04 Aug 2011 19:44:37

JAKARTA-Tim Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI menilai, kebijakan amnesti 6P untuk para Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) oleh pemerintah Malaysia bernuansa politis dan merupakan siklus reguler menjelang diadakannya Pemilu. Disamping ada aspek politis dan ekonomi, hal itu merupakan cerminan problem struktural.

"Timsus menghendaki penyele
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]