Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku terkejut surat Pergantian Antar Waktu (PAW) M Nazaruddin belum diproses DPR. "Tolong dicek lagi, apa surat itu sudah masuk ke Setjen aatau belum," katanya di Jakarta, Jumat(12/8).

Pernyataan ini menanggapi pernyataan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh yang mengatakan bahwa Nazaruddin itu ma ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sejumlah anggota Komisi III DPR merasa tersinggung dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK). Pasalnya, ada imbauan untuk individu yang memiliki konflik kepentingan dengan para kandidat, sebaiknya tidak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) nanti.

Sebaliknya, imbauan it ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Meski telah memecat secara resmi Muhammad Nazaruddin sejak 25 Mei 2011 lalu, DPP Partai Demokrat hingga kini belum menyerahkan berkas tersebut kepada Sekretrariat Jenderal DPR. Kelengkapan berkas pemecatan itu akan dikirimkan setelah DPR kembali bersidang.

“DPR sedang dalam masa reses. Mungkin segera dikirim setelah DPR bersidang lagi. ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Partai Demokrat dituding telah melakukan kebohongan. Pasalnya, ternyata pengurus partai tersebut hingga kini belum mengirimkan surat resmi pemecatan Nazaruddin kepada DPR. Demikian dikatakan pengamat politik Fadjroel Rahman di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/8).

Untuk itu, Fadjroel pun mendatangi gedung DPR untuk bertemu dengan Sekjen ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komisi I DPR berencana dalam waktu dekat memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta pejabat terkait dengan kondisi yang terjadi di Papua. Kisruh yang kerap terjadi di sana, akibat dari ketidakberhasilan pemerintah membangun wilayah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Dengan kondisi ini, seharusnya pemerintah lebih proaktif dan terbu ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun harus berani melepaskan jabatannya karena sudah lolos tahap fit and proper test sebagai calon hakim agung. Dia menambahkan jangan sampai politisi dari PDI Perjuangan itu dicap sebagai seorang pencari kerja ketika melamar posisi hakim agun ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tim Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI menilai, kebijakan amnesti 6P untuk para Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) oleh pemerintah Malaysia bernuansa politis dan merupakan siklus reguler menjelang diadakannya Pemilu. Disamping ada aspek politis dan ekonomi, hal itu merupakan cerminan problem struktural.

"Timsus menghendaki penyele ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat dengan tidak hanya diatur dalam Undang-undang, tetapi juga harus diperkokoh dengan masuk dalam amandeman UUD 1945.

“Kami perlu memanfaatkan adanya kehendak amandemen UUD 1945 yang sekarang sedang diupayakan DPD dengan sejuml ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Calon hakim agung Gayus Lumbuun menolak mundur permanen dari DPR dan PDIP, saat fit and proper test di DPR. Alasannya, tidak ada larangan bagi calon hakim agung nonkarier berasal dari partai politik. Namun, dirinya akan mundur permanen, setelah benar-benar telah terpilih menjadi hakim agung.

"Tidak ada larangan sebagai syarat bagi calon ... Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sejak namanya diumumkan lolos menjadi salah satu calon hakim agung oleh Komisi Yudisial (KY), Gayus Lumbuun selaku anggota Komisi III DPR RI berencana akan nonaktif sebagai anggota parlemen, terhitung sejak 15 Agustus ini. Hal ini dia lakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara jabatannya sebagai wakil rakyat dengan seleksi hakim ... Berita Selengkapnya