| Legislatif |
 |
|
| |
| Hergun Kritik Sikap Mendua Badan Pemeriksa Keuangan | 2021-06-24 14:10:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengeritik tajam sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendua atas persoalan utang pemerintah. Di satu sisi BPK memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah, di sisi lain mengkhawatirkan kemampuan pemerintah membayar utang.
Dalam keterangan per ... Berita Selengkapnya |
| Peningkatan Penularan Covid-19 terhadap Anak Harus Diwaspadai | 2021-06-22 15:20:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kewaspadaan terhadap anak-anak harus ditingkatkan menyikapi indikasi penularan Covid-19 pada kelompok umur 0-18 tahun yang jumlahnya terus bertambah.
"Saat ini mulai terlihat anak-anak yang mendapat perawatan dan isolasi di rumah sakit darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kewaspadaan yang tinggi terhadap anak ... Berita Selengkapnya |
| Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19 | 2021-06-22 02:31:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Menurut Puan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut. Puan menuturkan, PSBB dapat diterapkan di daerah zona merah. Untuk daerah lainnya dapat di ... Berita Selengkapnya |
| Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa | 2021-06-17 08:50:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Sebab, Wihadi menilai adanya dampak dari pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat menurun. Sehingga, berdampak pada pendapa ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet Minta Menkeu Srimulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan | 2021-06-15 12:16:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan. Sebagaimana juga sudah tegas ditolak oleh dua organisasi kemasyarakatan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial B ... Berita Selengkapnya |
| PPN Rencana Dinaikkan, Wakil Ketua MPR Tidak Mencerminkan Keberpihakan terhadap rakyat | 2021-06-10 22:16:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk meninjau kembalo rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.
Syarief Hasan menilai, rencana kena ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran | 2021-06-08 12:41:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra' yang belakangan ini ramai dibincangkan, salah satunya adalah KPI agar lebih meningkatkan pengawasan penyiaran.
"Dalam konteks ini, kami men ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet Tegaskan Komitmen MPR Periode 2019 - 2024 Untuk Wujudkan PPHN | 2021-05-31 14:22:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam masa jabatan MPR periode 2019 - 2024. Bila MPR sudah memutuskan soal PPHN, maka presiden dan wakil presiden serta kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Serentak 2024 akan mengacu pada visi misi negara ini.
... Berita Selengkapnya |
| Guspardi Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Pajak | 2021-05-27 20:01:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran atas rencana pemerintah merencanakan menaikkan tarif pajak (PPN dan PPh). Menurutnya, bukankah rencana itu justru akan menambah beban dan memperlemah daya beli masyarakat.
"Rencana kenaikan Pajak ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan jelas dampaknya akan menjadi beban ... Berita Selengkapnya |
| HNW Minta Kepala BNPB, Perkuat Lembaga yang Dipimpinnya | 2021-05-27 00:56:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, meminta Kepala BNPB yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi, Letjen Ganip Warsito, turut memperkuat kelembagaan BNPB. Terutama menyangkut Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kini sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI. Bukan malah memperlemah atau menghilangka ... Berita Selengkapnya |
|
|
