Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19 | 2021-06-22 02:31:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Menurut Puan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut. Puan menuturkan, PSBB dapat diterapkan di daerah zona merah. Untuk daerah lainnya dapat di ...

Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa | 2021-06-17 08:50:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Sebab, Wihadi menilai adanya dampak dari pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat menurun. Sehingga, berdampak pada pendapa ...

Bamsoet Minta Menkeu Srimulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan | 2021-06-15 12:16:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan. Sebagaimana juga sudah tegas ditolak oleh dua organisasi kemasyarakatan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial B ...

PPN Rencana Dinaikkan, Wakil Ketua MPR Tidak Mencerminkan Keberpihakan terhadap rakyat | 2021-06-10 22:16:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk meninjau kembalo rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai, rencana kena
...

Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran | 2021-06-08 12:41:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra' yang belakangan ini ramai dibincangkan, salah satunya adalah KPI agar lebih meningkatkan pengawasan penyiaran.

"Dalam konteks ini, kami men
...

Bamsoet Tegaskan Komitmen MPR Periode 2019 - 2024 Untuk Wujudkan PPHN | 2021-05-31 14:22:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam masa jabatan MPR periode 2019 - 2024. Bila MPR sudah memutuskan soal PPHN, maka presiden dan wakil presiden serta kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Serentak 2024 akan mengacu pada visi misi negara ini.

...

Guspardi Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Pajak | 2021-05-27 20:01:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran atas rencana pemerintah merencanakan menaikkan tarif pajak (PPN dan PPh). Menurutnya, bukankah rencana itu justru akan menambah beban dan memperlemah daya beli masyarakat.

"Rencana kenaikan Pajak ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan jelas dampaknya akan menjadi beban
...

HNW Minta Kepala BNPB, Perkuat Lembaga yang Dipimpinnya | 2021-05-27 00:56:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, meminta Kepala BNPB yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi, Letjen Ganip Warsito, turut memperkuat kelembagaan BNPB. Terutama menyangkut Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kini sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI. Bukan malah memperlemah atau menghilangka ...

Penanganan Pandemi Indonesia Masih Jauh Dari Kata Maksimal | 2021-05-26 03:06:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia hingga tahun kedua ini. Menurutnya, pemerintah masih jauh dari kata maksimal dalam penanganannya. Ia membandingkan dengan kota di Rusia yang ia kunjungi, yakni Moskow, yang sudah tidak melakukan pembatasan-pembatasa ...

Yandri Susanto Ajak Masyarakat Boikot Produk Israel | 2021-05-22 15:03:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengajak seluruh masyarakat tidak lagi menggunakan produk Israel dan meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan memboikot produk Israel. Yandri mengutuk keras dan mengecam agresi militer Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza yang berlangsung sejak beberapa pekan lalu.

"Kita meminta
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]