| Legislatif |
 |
|
| |
| Panja Mafia Pemilu Segera Lakukan Konfrontasi dan Keluarkan Rekomendasi | Monday 12 Sep 2011 14:18:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR segera mengeluarkan rekomendasi sementara. Pasalnya, kinerja Kepolisian dalam upaya mencari dan menetapkan tersangka utama kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), terbilang lamban.
Rekomendasi ini sengaja dikeluarkan, karena sifatnya khusus. Langkah itu dikeluarkan untuk men ... Berita Selengkapnya |
| Putusan Arbitrase Buktikan Ada Penggelapan Bailout Century | Saturday 10 Sep 2011 21:51:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Amerika Serikat, akan berdampak politis luas di dalam negeri.
Putusan ini pun akan digunakan Tim pengawa ... Berita Selengkapnya |
| Marzuki Minta PDIP dan PKS Tiru Demokrat | Friday 09 Sep 2011 22:52:13 |
 |
*Cepat Memproses Pergantian Kader Bermasalah
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengritik dua fraksi yang ada di Senayan yang hingga kini belum juga mengajukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kader yang bermasalah. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan PKS.
Padahal, lanjut dia, Partai Demokrat telah melakukan pergant ... Berita Selengkapnya |
| Persetujuan Anggaran Kemenakertrans Langgar UU | Thursday 08 Sep 2011 15:50:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Permainan kotor dalam penentuan anggaran, mulai terkuak. Ternyata, persetujuan anggaran Rp 500 miliar bagi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Kemenakertrans itu, diputuskan Badan Anggaran (Banggar) tanpa sepengetahuan Komisi IX DPR.
Tindakan itu jelas melanggar UU Nomor 27/2009 t ... Berita Selengkapnya |
| Menakertrans Berkelit dari Tudingan Terlibat Suap | Thursday 08 Sep 2011 15:00:26 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jurus berkelit kembali diperlihatkan Menakertrans Muhaimin Iskandar atas tudingan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap dua pejabat Kemenakretrans. Program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi itu, bukan wewenang kementerian yang dipimpinnya itu.
Pelaksaan dari program itu ada di tangan pemerin ... Berita Selengkapnya |
| DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ... Berita Selengkapnya |
| FPG Geser Nudirman dari Wakil Ketua BK DPR | Wednesday 07 Sep 2011 14:56:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir segera mengakhiri kariernya di BK. Politisi Golkar ini akan digantikan dalam rangka rotasi. "Mungkin ini wawancara terakhir sebagai wakil ketua BK. Saya pindah, suratnya sedang dibuat," kata Nudirman di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).
Dirinya tidak menjabat lagi di ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Sudah Teken Keppres Pemecatan Nazaruddin | Wednesday 07 Sep 2011 13:00:27 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian M Nazaruddin sebagai anggota DPR RI. "Penandatanganan Keppres pemberhentian Nazaruddin telah ditandatangani Presiden, kemarin (Senin, 6/9). Tentunya sudah dikirimkan ke pimpinan DPR,” kata juru bicara Kepresidenan, Julian Ald ... Berita Selengkapnya |
| BK Desak Presiden Keluarkan Keppres Pemecatan Misbakhun | Wednesday 07 Sep 2011 11:54:38 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah menjadi terpidana, Muhammad Misbakhun masih saja menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken surat keputusan presiden (Keppres) pemberhentiannya sebagai anggota Dewan.
Atas dasar tersebut, Badan Kehormatan (BK) D ... Berita Selengkapnya |
| Pembubaran Banggar Perlu Kesepakatan Fraksi DPR | Tuesday 06 Sep 2011 22:38:56 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak bujet yang dimiliki DPR, tenryata telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Atas dasar itu, wacana pembubaran Banggar pun menguat.
Ketua DPR Marzuki Alie pun angkat bicara. Menurutnya, usulan ... Berita Selengkapnya |
|
|
