| Legislatif |
 |
|
| |
| Sudah Waktunya MA Harus Transparan | Thursday 29 Sep 2011 20:19:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap ekslusivitas dan ketertutupan Mahmakah Agung (MA) memunculkan tudingan miring masyarakat terhadap lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu. Hal ini terutama dalam pemeriksaan perkara yang ditangani para hakim agung. Mestinya pemeriksaan perkara itu harus dilakukan secara transparan, agar masyarakat kecil pencar ... Berita Selengkapnya |
| DPR Bidik Delapan Nama Calon Hakim Agung | Wednesday 28 Sep 2011 17:13:58 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski hasil seleksi calon hakim agung akan diumumkan Kamis (29/9) besok, Komisi III DPR sudah memberikan gambaran para kandidat yang layak dipilih. Ada delapan nama yang dijagokan bakal lolos dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
“Dari keseluruhan penilaian beberapa calon hakim agung, ada yang ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan Banggar Dilaporkan Kepada BK DPR | Tuesday 27 Sep 2011 22:17:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi boikot yang dilakukan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dianggap sudah keterlaluan. Atas sikap seperti ini, Indonesian Parliamentary Center (IPC) melaporkan pimpinan badan kelengkapan Dewan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.
Bahkan, IPC mendesak DPR untuk segera mengganti pimpinan Banggar tersebut. Selain itu ... Berita Selengkapnya |
| Istana: Reshuffle, Bisa Saja 2 Pekan | Tuesday 20 Sep 2011 20:13:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Isu perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, terus menguat. Buktinya Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha tak menampik wacana perombakan kabinet (reshuffle) yang akan segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “ Ada rencana dan tinggal tunggu tanggal mainnya.” Katanya, di kantor Presiden, Jalan ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Telusuri Laporan PPATK | Friday 16 Sep 2011 18:27:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dua pimpinanan DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung tengah menelusuri temuan 21 transaksi mencurigakan atas seorang anggota Banggar. Langkah ini dilakukan, menyusul surat bersifat rahasia yang dikirimkan PPATK kepada pimpinan DPR. Dalam surat yang ditanda tangani Ketua PPATK Yunus Husein itu, menyatakan bahwa ada seo ... Berita Selengkapnya |
| Dana Akrobat Menyusup Dalam Program Kementan | Friday 16 Sep 2011 02:24:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Kamis (15/9), mencuat adanya 'dana akrobat' Rp 500 miliar. Dana ini tidak ada dalam program Kementerian Pertanian, tapi disusupkan oleh anggota Komisi IV dalam program lain.
"Tidak ada program, tapi dananya ada. Ini dana akrobat," kata anggota Komisi IV dar ... Berita Selengkapnya |
| Setgab Pilih Delapan Nama Capim KPK | Thursday 15 Sep 2011 19:43:42 |
 |
*Golkar masih ngotot pansel ajukan 10 nama capim KPK
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Fraksi Partai Demokrat DPR merasa optimistis partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab akan tetapkan delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti fit and proper test. Indikasi ini muncul, karena sebagian esar parta ... Berita Selengkapnya |
| Setgab Jangan Arahkan Pemilihan Capim KPK | Wednesday 14 Sep 2011 21:34:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Alotnya pembahasan soal penetapan jumlah nama calon pimpinan (capim) yang akan mengikuti proses uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan persoalan itu tidak diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan memberikan arahan tertentu kepada parpol koalisi. Pasalnya, hal itu akan menuai ko ... Berita Selengkapnya |
| Timwas Century DPR Segera Panggil KPK | Wednesday 14 Sep 2011 20:38:51 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat internal Tim Pengawas (Timwas) Century DPR memutuskan untuk segera memanggil kembali pimpinan KPK pada pekan depan. Pemanggilan ini guna mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Century dan sebagai wajud komitmen keseriusan DPR mendorong lembaga penegak hukum untuk kembali fokus menyelesaikan kasus ini.
"Kam ... Berita Selengkapnya |
| Kursi Ahmad Yani Mirip Dewie Yasin Limpo | Tuesday 13 Sep 2011 21:41:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Kader PPP Ahmad Yani diduga terkait ‘kursi haram’. Dugaan ini menarik perhatian Panja Mafia Pemilu, karena mirip kasus Dewie Yasin Limpo. Jika ada penambahan suara tanpa diketahui jelas asal suara tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU.
"Soal Ahmad Yani ini, kasusnya cukup menarik. Maunya tadi KPU hitung ... Berita Selengkapnya |
|
|
