| Legislatif |
 |
|
| |
| Dana Akrobat Menyusup Dalam Program Kementan | Friday 16 Sep 2011 02:24:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Kamis (15/9), mencuat adanya 'dana akrobat' Rp 500 miliar. Dana ini tidak ada dalam program Kementerian Pertanian, tapi disusupkan oleh anggota Komisi IV dalam program lain.
"Tidak ada program, tapi dananya ada. Ini dana akrobat," kata anggota Komisi IV dar ... Berita Selengkapnya |
| Setgab Pilih Delapan Nama Capim KPK | Thursday 15 Sep 2011 19:43:42 |
 |
*Golkar masih ngotot pansel ajukan 10 nama capim KPK
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Fraksi Partai Demokrat DPR merasa optimistis partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab akan tetapkan delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti fit and proper test. Indikasi ini muncul, karena sebagian esar parta ... Berita Selengkapnya |
| Setgab Jangan Arahkan Pemilihan Capim KPK | Wednesday 14 Sep 2011 21:34:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Alotnya pembahasan soal penetapan jumlah nama calon pimpinan (capim) yang akan mengikuti proses uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan persoalan itu tidak diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan memberikan arahan tertentu kepada parpol koalisi. Pasalnya, hal itu akan menuai ko ... Berita Selengkapnya |
| Timwas Century DPR Segera Panggil KPK | Wednesday 14 Sep 2011 20:38:51 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat internal Tim Pengawas (Timwas) Century DPR memutuskan untuk segera memanggil kembali pimpinan KPK pada pekan depan. Pemanggilan ini guna mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Century dan sebagai wajud komitmen keseriusan DPR mendorong lembaga penegak hukum untuk kembali fokus menyelesaikan kasus ini.
"Kam ... Berita Selengkapnya |
| Kursi Ahmad Yani Mirip Dewie Yasin Limpo | Tuesday 13 Sep 2011 21:41:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Kader PPP Ahmad Yani diduga terkait ‘kursi haram’. Dugaan ini menarik perhatian Panja Mafia Pemilu, karena mirip kasus Dewie Yasin Limpo. Jika ada penambahan suara tanpa diketahui jelas asal suara tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU.
"Soal Ahmad Yani ini, kasusnya cukup menarik. Maunya tadi KPU hitung ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Masih Perdebatkan Jumlah Capim KPK | Monday 12 Sep 2011 15:04:53 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipersoalkan. Untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah mereka yang akan diseleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut, Komisi III DPR melakukan rapat internal.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, ada dua pendapat b ... Berita Selengkapnya |
| Panja Mafia Pemilu Segera Lakukan Konfrontasi dan Keluarkan Rekomendasi | Monday 12 Sep 2011 14:18:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR segera mengeluarkan rekomendasi sementara. Pasalnya, kinerja Kepolisian dalam upaya mencari dan menetapkan tersangka utama kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), terbilang lamban.
Rekomendasi ini sengaja dikeluarkan, karena sifatnya khusus. Langkah itu dikeluarkan untuk men ... Berita Selengkapnya |
| Putusan Arbitrase Buktikan Ada Penggelapan Bailout Century | Saturday 10 Sep 2011 21:51:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Amerika Serikat, akan berdampak politis luas di dalam negeri.
Putusan ini pun akan digunakan Tim pengawa ... Berita Selengkapnya |
| Marzuki Minta PDIP dan PKS Tiru Demokrat | Friday 09 Sep 2011 22:52:13 |
 |
*Cepat Memproses Pergantian Kader Bermasalah
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengritik dua fraksi yang ada di Senayan yang hingga kini belum juga mengajukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kader yang bermasalah. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan PKS.
Padahal, lanjut dia, Partai Demokrat telah melakukan pergant ... Berita Selengkapnya |
| Persetujuan Anggaran Kemenakertrans Langgar UU | Thursday 08 Sep 2011 15:50:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Permainan kotor dalam penentuan anggaran, mulai terkuak. Ternyata, persetujuan anggaran Rp 500 miliar bagi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Kemenakertrans itu, diputuskan Badan Anggaran (Banggar) tanpa sepengetahuan Komisi IX DPR.
Tindakan itu jelas melanggar UU Nomor 27/2009 t ... Berita Selengkapnya |
|
|
