| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Sepakat Uji Delapan Nama Capim KPK | Monday 17 Oct 2011 18:47:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat ditundak, akhirnya Komisi III DPR memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan nama capim yang disodorkan pemerintah.
Disetujuinya pengujian terhadap delapan kandidat tersebut, diputuskan ... Berita Selengkapnya |
| SBY Dipastikan Ganti Tujuh Menteri dan Satu Menko | Thursday 13 Oct 2011 15:08:13 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Hal ini dilakukan terhadap tujuh pos menteri, satu pos menteri koodinator serta dan beberapa pos wakil menteri. Nama-nama calon yang akan mengisi posisi wakil menteri tersebut, kini tengah dipanggil Preside ... Berita Selengkapnya |
| Gardu Listrik Meledak, Raker Komisi DPR Ditunda | Tuesday 11 Oct 2011 17:37:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah insiden raibnya foto Presiden SBY dan Wapres Boediono di dinding podium ruang sidang utama DPR, insiden lain terjadi kembali di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (11/10). Gardu listriknya tiba-tiba saja meledak. Sejumlah rapat kerja komisi dengan pihak pemerintah pun akhirnya harus ditunda.
Meledaknya ... Berita Selengkapnya |
| Foto SBY-Boediono Raib, Paripurna DPR Heboh | Tuesday 11 Oct 2011 16:38:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/10), berubah jadi kehebohan. Pasalnya, mendadak sontak pandangan seluruh anggota Dewan tertuju ke arah dinding podium depan, tempat kursi pimpinan DPR. Ternyata, dinding podium tak ada lagi terpasang foto Presiden Susilo Bambang Ydhoyono dan Wapres Boediono. Yang ada hanya, replika besa ... Berita Selengkapnya |
| Rapat Penentuan Jumlah Capim KPK Deadlock | Monday 10 Oct 2011 23:51:55 |
 |
*MK siap periksa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pimpinan Komisi III DPR melobi ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan Menkumham Akbar mengenai jumlah calon pimpinan (capim) KPK yang akan diseleksi, berakhir buntu alias deadlock. Forum pun sepakat melanjutkan pembahasan soal pengajuan delapan atau 10 ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Umumkan CP Nakal | Monday 10 Oct 2011 18:45:35 |
 |
*Bubarkan BRTI kalau tak mampu mencegah pencurian pulsa
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Maraknya pemotongan pulsa tanpa izin konsumen membuat sejumlah kalangan geram. Untuk memudahkan aparat keamanan mengusut kasus yang mengarah tindak kriminal ini, DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) segera mengumumkan 60 content provi ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Kukuh Ajukan Delapan Nama Capim KPK | Monday 10 Oct 2011 17:57:19 |
 |
JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Pembangkangan terhadap konstitusi nyata-nyata diperlihatkan Komisi III DPR dalam menetapkan jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi pemerintah soal putusan uji material (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan melalui Menkumham Patrialis Akbar dimentahkan sejumlah fraksi d ... Berita Selengkapnya |
| Pihak Istana tak Tahu Siapa Calon Menteri | Saturday 08 Oct 2011 00:38:56 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski sejumlah menteri diisukan bakal digeser dan diganti, ternyata pihak terdekat Istana Negara tidak mengetahui secara rinci. "Saya tidak tahu menahu soal reshuffle dan tidak ingin tahu juga. Itu hak prerogatif presiden," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana di Jakarta, Jumat (7/10).
Menurut dia, ... Berita Selengkapnya |
| SBY Pindah Kantor ke Cikeas | Thursday 06 Oct 2011 17:13:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang pengumuman perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pindah kantor. Untuk beberapa waktu ke depan, ia tidak lagi berkantor di Istana Kepresidenan, melainkan ke kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Meski demikian, SBY akan tetap menjala ... Berita Selengkapnya |
| Oknum Pengusul Pembubaran KPK Langgar UU | Wednesday 05 Oct 2011 17:35:43 |
|
*Institusi pemberantasan korupsi itu harus diberi imunitas
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan untuk pembubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Pasalnya, pembentukan KPK didasari UU yang telah telah disahkan DPR.
"Membubarkan KPK itu sama saja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. O ... Berita Selengkapnya |
|
|
