| Legislatif |
 |
|
| |
| Komisi III DPR Mulai Uji Capim KPK | Monday 28 Nov 2011 12:55:15 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR RI mulai melakukan pengujian (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (acpim KPK). Komisi III menguji dua calon secara bergantian terhadap Abraham Samad dan Aryanto Sutadi.
Materi pengujian kali ini memberatkan pada tiga hal yakni jejak rekam calon pimpinan, kapabilitas, kemam ... Berita Selengkapnya |
| Marzuki: Alat Absensi Rp 4 Miliar, Bikin Jantung Copot | Friday 25 Nov 2011 22:12:35 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dalam pengadaan alat absen fingerprint (sidik jari), bakal terganjal. Pasalnya, Ketua DPR sekaligus Ketua BURT Marzuki Alie meminta untuk mengevaluasi proyek tersebut, karena nilainya tidak lumrah. Pasalnya , tidak mungkin alat itu mencapai Rp 4 miliar.
Menurut dia, permintaa ... Berita Selengkapnya |
| Jaksa Agung Siap Pecat Jaksa Nakal dan Cabul | Friday 25 Nov 2011 18:16:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jaksa Agung Basrief Arief segera memproses dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap 196 pegawainya. Termasuk pula terhadap oknum jaksa nakal yang mempermainkan kasus serta yang diduga melakukan perbuatan asusila menghamili seorang tahanan.
”Kami sedang benahi semaunya. Ya terkait masalah disiplin, penyimpang ... Berita Selengkapnya |
| Baleg Rencanakan Bahas 115 RUU Tahun Depan | Thursday 24 Nov 2011 14:49:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyusun daftar usulan RUU untuk prolegnas prioritas 2012. Dari daftar yang diterima wartawan, Kamis (24/11), terdapat 115 RUU yang sudah disusun.
Seluruh RUU yang disusun tersebut dalam kondisi yang berbeda-beda. Mulai dari naskah akademik, dalam proses pembahasan, dalam proses ha ... Berita Selengkapnya |
| Dibilang Lebay, Komisi III DPR Langsung Emosi | Wednesday 23 Nov 2011 20:27:21 |
 |
Dibilang Lebay, Komisi III DPR Langsung Emosi
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akhirnya memenuhi undangan Komisi III DPR. Bahkan, ia tanpa sungkan menuding sikap anggota Dewan ini berlebihan, hanya mempermasalahkan soal surat kuasa pengumuman harta kekayaan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (K ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta DPK Serahkan Audit Forensik Century | Wednesday 23 Nov 2011 14:16:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak DPR untuk segera menyerahkan hasil audit forensik aliran dana talangan Bank Century. Pasalnya, DPR memerlukan waktu untuk mempelajari hasil dari audit tersebut.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11). Menurut dia, ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Harus Segera Selesaikan Seleksi Capim KPK | Wednesday 23 Nov 2011 12:37:34 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan DPR memastikan jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) takkan molor dari jadwal semula. Pasalnya, perdebatan mengenai formulir harta kekayaan capim KPK yang ditandatangani pimpinan KPK terdahulu, sudah dianggap selesai.
"Pim ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Terus Ulur Uji Kelayakan Capim KPK | Tuesday 22 Nov 2011 22:58:10 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya mengulur-ulur waktu proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) diperlihatkan dengan jelas Komisi III DPR. Masalah surat kuasa pengumuman harta kekayaan mereka yang kadaluarsa masih terus diperdebatkan.
Bahkan, Komisi III DPR tetap ngotot untuk ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Tunda Uji Kelayakan Capim KPK | Monday 21 Nov 2011 19:12:13 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR terpaksa haru menunda proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK), Abraham Samad.
Penundaan ini menyusul, dugaan kesalahan administratif, karena ada beberapa calon yang tidak melampirkan surat kuasa dan salah memberi ... Berita Selengkapnya |
| Tudingan Mahfud Resahkan Anggota Dewan | Friday 18 Nov 2011 23:17:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kritik keras Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD atas praktik jual-beli pasal dalam pembuatan UU, membuat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meradang. Ia pun langsung meminta Mahfud untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang meresahkan dan merugikan kalangan anggota Dewan.
"Sebagai seorang hakim konstitusi, ... Berita Selengkapnya |
|
|
