| Legislatif |
 |
|
| |
| Kekuasaan Intervensi Pemilihan Pimpinan KPK | Friday 02 Dec 2011 14:11:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Janji Komisi III DPR yang menargetkan sudah terpilihnya empat dari delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) sebelum salat Jumat, ternyata bohong. Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat DPR meminta penundaan rapat pemilihan itu, karena harus menggelar pertemuan internal lebih dahulu.
Hal ini pun m ... Berita Selengkapnya |
| PU Bentuk Tim Audit Jembatan Beresiko Tinggi | Thursday 01 Dec 2011 23:39:03 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membentuk tim untuk mengaudit jembatan-jembatan panjang di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, Joko Wuryanto di Jakarta, Kamis (1/12).
Menurut dia, langkah ini diambil untuk mencegah, agar peristiwa ambruknya jembatan ... Berita Selengkapnya |
| Besok, Komis III Pastikan Empat Pimpinan KPK Terpilih | Thursday 01 Dec 2011 22:54:23 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR telah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan delapan calon pimpinan KPK. Mereka merasa yakin pada Jumat (2/12) besok sebelum pukul 12.00 WIB , sudah memilih empat pimpinan KPK untuk menggantikan posisi Bibit Samad Rianto, Chandra Marta Hamzah, Mohammad Jasin dan Haryono Umar.
"Komisi III DPR akan men ... Berita Selengkapnya |
| Calon Ketua KPK Pilihan Partai Demokrat Terbongkar | Wednesday 30 Nov 2011 17:38:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipilih Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menjadi ketua lembaga tersebut, akhirnya terbongkar. Ternyata, partai ini dipastikan akan memilik Yunus Husein untuk menggantikan posisi Busyro Muqoddas nanti.
Hal ini diketahui seluruh anggota Komisi III san pengu ... Berita Selengkapnya |
| Sekjen DPR Ngotot Rp 4 Miliar Untuk Proyek Finger Print | Wednesday 30 Nov 2011 13:37:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski dikecam keras Ketua DPR Marzuki Alie, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR Nining Indra Saleh tetap ngotot dengan anggaran Rp 4 miliar untuk proyek pengadaan alat absen sidik jari (finger print). Ia tak mempedulikan harga yang diajukannya itu terlalu mahal.
Sikap ini diperlihatkan Nining Indra Saleh kepada wartawan ... Berita Selengkapnya |
| Giliran Abdullah dan Handoyo Diuji Komisi III | Tuesday 29 Nov 2011 16:41:50 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap capim KPK. Pada Selasa (29/11) ini, giliran dua pejabat internal KPK menjalaninya. Mereka adalah Penasihat KPK Abdullah Hehamahua serta Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.
Abdullah y ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: Pengadaan Alat Finger Print Hanya Rp 500 Juta | Tuesday 29 Nov 2011 15:53:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana Sekretariat Jenderal DPR untuk pengadaan 18 unit mesin alat absensi elektronik dengan sitem sidik jari (finger print) itu, diyakini tidak akan menghabiskan biaya Rp 4 miliar. Diperkirakan proyek tersebut hanya menelan anggaran tidak lebih dari Rp 500 juta.
Pengadaan alat ini diperlukan untuk mengukur tingkat k ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Mulai Uji Capim KPK | Monday 28 Nov 2011 12:55:15 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR RI mulai melakukan pengujian (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (acpim KPK). Komisi III menguji dua calon secara bergantian terhadap Abraham Samad dan Aryanto Sutadi.
Materi pengujian kali ini memberatkan pada tiga hal yakni jejak rekam calon pimpinan, kapabilitas, kemam ... Berita Selengkapnya |
| Marzuki: Alat Absensi Rp 4 Miliar, Bikin Jantung Copot | Friday 25 Nov 2011 22:12:35 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dalam pengadaan alat absen fingerprint (sidik jari), bakal terganjal. Pasalnya, Ketua DPR sekaligus Ketua BURT Marzuki Alie meminta untuk mengevaluasi proyek tersebut, karena nilainya tidak lumrah. Pasalnya , tidak mungkin alat itu mencapai Rp 4 miliar.
Menurut dia, permintaa ... Berita Selengkapnya |
| Jaksa Agung Siap Pecat Jaksa Nakal dan Cabul | Friday 25 Nov 2011 18:16:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jaksa Agung Basrief Arief segera memproses dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap 196 pegawainya. Termasuk pula terhadap oknum jaksa nakal yang mempermainkan kasus serta yang diduga melakukan perbuatan asusila menghamili seorang tahanan.
”Kami sedang benahi semaunya. Ya terkait masalah disiplin, penyimpang ... Berita Selengkapnya |
|
|
