Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo membantah telah terjadi pembantaian besar-besaran di Kabupetan Mesuji, Lampung. Pihaknya hanya menemukan bahwa sepanjang 2011, terjadi dua peristiwa pembunuhan di wilayah bernama Mesuji. Tapi dua pembunuhan itu, terjadi di dua wilayah yang berbeda.

Untuk pertama terjadi di wilayah ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melalui masa rapat kerja dua kali pertemuan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin diberi waktu hingga masa persidangan DPR berikutnya untuk mengkaji ulang kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali dilanjutkan. Kehadiran Menkumham Amir Syamsuddin tanpa Wamenkumham Denny Indrayana, terlihat lebih cair dan santai. Kondisi ini berbeda seperti pekan lalu yang tegang dan panas.

Meski Amir Syamsuddin dan jajarannya ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah warga asal wilayah adat Megoupak, Mesuji, Lampung, mengadu kepada Komisi III DPR. Mereka melaporkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oknum aparat keamanan terhadap puluhan warga daerah tersebut.

Puluhan perwakilan warga ini diterima di ruang rapat Komisi III, gedung DPR RI, Jakarta, Rabu ( ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hanya dengan dalih jawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak memuaskan soal moratorium remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris, sejumlah anggota Komisi III DPR mengajukan hak interpelasi.

Sebanyak 25 anggota dari 56 anggota Komisi III DPR itu dinilai telah memenuhi k ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi XI DPR RI memutuskan memilih Muliaman D Hadad dan Ronald Waas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini diputuskan melalui pemungutan suara (voting) yang berlangsung ruang rapat Komisi XI di gedung DPR RI, Jalarta, Rabu (7/12) malam.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Emir Moeis itu, jumlah an ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Arogansi DPR diperlihatkan kembali. Dalam rapat kerja dengan Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indrayana, Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi Partai Golkar (FPG) Aziz Syamsuddin membentak-bentak kedua pimpinan Kemenkumham tersebut.

Tak hanya berhenti disini, Aziz Syamsuddin pun mengusir Denny Indrayana d ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR mengesahkan Traktat Larangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT). Hal ini setujui, setelah lembaga legislatif itu mengesahkan RUU yang mengatur tentang pelarangan segala jenis uji coba ledakan dan senjata nuklir. Sebelum diratifikasi, RUU itu telah dibahas oleh pemerintah dan DPR d ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso akhirnya mengesahkan pemilihan pimpinan sekaligus ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Dalam kesempatan tersebut, pimpina rapat mengucapkan terima kasihnya kepada empat calon yang tidak terpilih sebagai menjadi pimpinan KPK.

" ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyatakan bahwa berbagai keputusan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu contoh nyata adalah Surat Edaran Nomor 177/BRTI/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 yang telah melanggar prinsip akuntabilitas.

... Berita Selengkapnya