| Legislatif |
 |
|
| |
| BPK Serahkan Laporan Audit Forensik Century | Friday 23 Dec 2011 15:36:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit forensik kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (23/12). Hasil audit forensik itu diserahkan langsung Ketua BPK Hadi Purnomo kepada Ketua DPR Marzuki Alie serta Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramon ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pastikan BPK Serahkan Audit Forensik Century | Thursday 22 Dec 2011 17:25:09 |
|
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan besok, Jumat (23/12), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit forensik terkait Bank Century kepada pimpinan DPR. BPK seharusnya menyerahkan hasil audit tersebut hari ini.
"Sebenarnya BPK sendiri mengajukan untuk bisa menyampaikan pada pimpinan DPR, yaitu hari pukul 11 pagi. Tapi, karen ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Usul Pembentukan Panja Mesuji | Tuesday 20 Dec 2011 17:30:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera membahas usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mesuji, lampung dan Sumatera Selatan pada 8 Januari 2012 nanti. Pasalnya, permasalahan di Mesuji begitu komplek, sehingga pembentukan Panja menjadi sangat penting untuk penyelesaian secara komprehensif.
"Usulan Panja Mesuji akan dibahas dalam ple ... Berita Selengkapnya |
| DPR Benarkan Ada Korban Jiwa Peristiwa Mesuji | Monday 19 Dec 2011 15:47:52 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim pencari fakta (TPF) Mesuji dari Komisi III DPR membenarkan telah terjadinya aksi kekerasan di wilayah Mesuji, Lampung. Namun, jumlah korban tewas tidak seperti yang diberitakan media hingga 30 orang. Tim ini hanya menemukan dua korban tewas.
"Tidak sampai 30 orang. Korban meninggal dua orang di Mesuji Lampung. Sa ... Berita Selengkapnya |
| DPR Ragukan TGPF Mesuji Bentukan Pemerintah | Saturday 17 Dec 2011 01:21:21 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang beranggotakan jajaran aparat dari Kemekumham, Kepolisian, Komnas HAM dan Pemda Lampung diyakini takkan efektif. Pasalnya, tim itu tidak akan independen, karena menggikutsertakan instasi yang mestinya bertanggungjawab atas pembantaian petani di Mesuji, lampung dan Sumatera Selatan (S ... Berita Selengkapnya |
| RUU Pengadaan Tanah Disahkan DPR | Saturday 17 Dec 2011 00:42:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi UU. Kesepatan ini diperoleh, setelah perwakilan setiap fraksi dan para pimpinan pansus melakukan lobi saat rapat paripurna diskors. Hal itu menyusul banyaknya interupsi dari sejumlah anggota Dewan.
Pengesahan RUU Penga ... Berita Selengkapnya |
| DPR Perpanjang Tugas Timwas Century | Friday 16 Dec 2011 18:24:45 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR memutuskan untuk memperpanjang kerja Tim Pengawas (Timwas) Century hingga 2012. Hal ini diputuskan setelah mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Selanjutnya, pimpinan sidang mengambil keputusan untuk memperpanjangnya.
Dari seluruh fraksi tersebut, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak per ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Izinkan Tim Komisi III ke Mesuji | Thursday 15 Dec 2011 18:04:36 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan DPR RI sepakat untuk memberikan izin kepada Komisi III DPR untuk mengumpulkan fakta terkait peristiwa penganiayaan dan penyembelihan petani di Kabupaten Mesuji, Lampung. Hal ini dilakukan, karena aksi sadis dan biadab itu diduga melibatkan aparat keamanan.
"Pimpinan DPR segera membentuk tim pencari fakta ya ... Berita Selengkapnya |
| Kapolri Hanya Akui Dua Peristiwa Pembunuhan | Wednesday 14 Dec 2011 22:26:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo membantah telah terjadi pembantaian besar-besaran di Kabupetan Mesuji, Lampung. Pihaknya hanya menemukan bahwa sepanjang 2011, terjadi dua peristiwa pembunuhan di wilayah bernama Mesuji. Tapi dua pembunuhan itu, terjadi di dua wilayah yang berbeda.
Untuk pertama terjadi di wilayah ... Berita Selengkapnya |
| Menkumham Kaji Moratorium Remisi Koruptor | Wednesday 14 Dec 2011 18:12:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melalui masa rapat kerja dua kali pertemuan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin diberi waktu hingga masa persidangan DPR berikutnya untuk mengkaji ulang kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.
Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara ... Berita Selengkapnya |
|
|
