| Legislatif |
 |
|
| |
| Kursi Seharga Rp 24 Juta Permintaan Anggota Banggar DPR | Tuesday 17 Jan 2012 15:56:28 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga satu kursi yang akan diduduki anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR seharga Rp 24 juta per unitnya. Anggota Banggar DPR sendiri yang meminta dan memilih kursi impor dari Jerman, saat pihak pelaksana proyek melakukan presentasi.
"Waktu dipresentasikan ini dipilih. Mereka (pimpinan Banggar DPR-red) yang minta kursi ... Berita Selengkapnya |
| Giliran Sekjen DPR Diperiksa BK | Tuesday 17 Jan 2012 14:06:56 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah proyek renovasi di lingkungan DPR ditengarai banyak kejanggalan. Atas dasar tersebut, giliran Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh yang dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan (BK). Fokus pemeriksaan adalah renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menghabiskan lebih dari Rp 20 mili ... Berita Selengkapnya |
| BK Telusuri Kejanggalan Renovasi Ruang Banggar DPR | Monday 16 Jan 2012 22:03:01 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah proyek yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh diduga banyak kejanggalan. Namun, yang menjadi perhatian Badan Kehormatan (BK) DPR adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya Rp 20,3 miliar.
BK DPR akan mulai memeriksa sejumlah pimpinan dan ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua Dewan Pilih Bela Sekjen DPR | Monday 16 Jan 2012 12:44:47 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Niat Ketua DPR Marzuki Alie untuk melengserkan Nining Indra Saleh dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, ternyata tak mendapa dukungan dari sejumlah wakilnya. Meski mengakui adanya praktik mafia anggaran dalan proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang memakan biaya sebesar Rp20 miliar, tapi tid ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan Dewan Rancang Pemecatan Sekjen DPR | Friday 13 Jan 2012 21:03:51 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie akan memberikan peringatan sangat keras terhadap Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Bahkan, sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam untuk mempersiapkan prosedur pemecatannya dari posisi tersebut.
Langkah ini ditempuh sebagai puncak kekesalan pimpinan Dewan terhadap ulah Nini ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Ancam Pecat Sekjen DPR | Wednesday 11 Jan 2012 22:57:25 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengancam akan memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh. Langkah ini akan diambil, jika yang bersangkutan terus menyalahkan anggota dewan terkait pembangunan ruang rapat Banggar DPR yang bernilai Rp 20 miliar.
“Saya kaget, begitu mendengar ruangan yang berukuran 10x10 meter m ... Berita Selengkapnya |
| Marak Proyek, DPR Jadi Lembaga Penguras Uang Rakyat | Wednesday 04 Jan 2012 18:42:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR sudah tak lagi menjadi lembaga wakil rakyat, melainkan berubah menjadi lembaga penguras uang rakyat. Pasalnya, lembaga tersebut menganggarkan miliaran rupiah untuk proyek renovasi toilet, parkir motor dan alat absensi.
Untuk renovasi toilet gedung Nusantara I DPR, dialokasikan dana Rp 2 miliar, hanya untuk menggan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Dukung Mobil Kiat Esemka Jadi Mobnas | Wednesday 04 Jan 2012 15:00:49 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kagum, ternyata Ketua DPR RI Marzuki Alie juga merasakan hal yang sama terhadap mobil Kiat Esemka jenis Sport Utility Vehicle (SUV) yang merupakan buatan anak negeri. Bahkan, hasil karya ini harus didukung seluruh elemen bangsa untuk menjadi mobil nasional (mobnas).
" ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Pengelolaan Lahan | Friday 30 Dec 2011 02:26:10 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan meminta pemerintah melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan lahan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan, hingga berbagai konflik terselesaikan. Permintaan ini menyusul kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut.
"Pemberian ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta KPK Selidiki Aliran Dana ke Ipar SBY | Friday 23 Dec 2011 20:19:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak ada yang istimewa dari hasil audit forensik pencairan dana talangan (Bailout) Bank Century sebear Rp 6,7 triliun. Tapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya itu, mempertegas dugaan aliran dana tak wajar berupa ratusan miliar rupiah mengalir ke seseorang berinisial HEW.
Inisial HEW merupakan kependekan ... Berita Selengkapnya |
|
|
