Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Vaksinasi Berbayar Sebaiknya Dibatalkan | 2021-07-13 16:49:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana vaksinasi berbayar telah menimbulkan kontoversi. Pemerintah sendiri sudah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin goto
...

Atasi Kelangkaan Obat Covid-19, DPR akan Koordinasi dengan Pemerintah | 2021-07-09 19:55:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga obat terapi Covid-19. Dasco berharap koordinasi DPR dengan pemerintah, bisa memperlancar produksi dan distribusi obat di tengah meningg ...

Banggar: RAPBN 2022 Disusun Dengan Ketidakpastian | 2021-07-07 14:00:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di hadapan Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Banggar menyerukan agar kebijakan fiskal dirancang dengan efektif, fleksi ...

Soroti Program BST Kemensos saat PPKM Darurat, Aleg PKS: Mensos Melampaui Kewenangan! | 2021-07-06 08:10:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait rencana pemberian bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat.

Akibatnya, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST tersebut.

"Komisi VIII DPR RI belum pernah
...

Bansos Harus Diberikan Selama PPKM Darurat | 2021-07-04 01:37:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Bantuan sosial (Bansos) harus tetap diberikan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu harus diperpanjang, agar masyarakat terdampak bisa tetap memenuhi kebutuhannya.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR
...

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, RUU PDP Terancam 'Deadlock' | 2021-07-02 12:00:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, k ...

Legislator Minta PPKM Darurat Tidak Jadi Kebijakan Mandul | 2021-07-01 20:19:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif. Hal ini terkait dengan penerapan PPKM Darurat yang meliputi 44 kabupaten/ ...

Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran Covid-19 untuk Ponpes dan Madrasah | 2021-06-29 21:37:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah. Ia menilai dana bantuan sangat dibutuhkan ponpes dan madrasah untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi para santri di masa pandemi Covid-19.

"
...

RS Penuh, Pimpinan Komisi IX Usul Telemedisin Isoman Covid-19 | 2021-06-29 13:34:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah membuat terobosan telemedisin untuk pasien isolasi mandiri Covid-19 karena situasi rumah sakit saat ini penuh. Charles mengatakan lonjakan kasus Covid-19 yang makin tinggi beberapa hari belakang telah membuat fasilitas kesehatan penuh.

Bahkan katanya ada
...

Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi COVID-19 | 2021-06-27 02:05:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera memfungsikan asrama haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi pasien positif Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit makin penuh dan terbatas. Diketahui terdapat 27 asrama haji yang dimiliki Indonesia.

"Ada sebanyak 27 asrama haji di seluruh In
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]