| Legislatif |
 |
|
| |
| Banggar: RAPBN 2022 Disusun Dengan Ketidakpastian | 2021-07-07 14:00:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di hadapan Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Banggar menyerukan agar kebijakan fiskal dirancang dengan efektif, fleksi ... Berita Selengkapnya |
| Soroti Program BST Kemensos saat PPKM Darurat, Aleg PKS: Mensos Melampaui Kewenangan! | 2021-07-06 08:10:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait rencana pemberian bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat.
Akibatnya, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST tersebut.
"Komisi VIII DPR RI belum pernah ... Berita Selengkapnya |
| Bansos Harus Diberikan Selama PPKM Darurat | 2021-07-04 01:37:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bantuan sosial (Bansos) harus tetap diberikan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu harus diperpanjang, agar masyarakat terdampak bisa tetap memenuhi kebutuhannya.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, RUU PDP Terancam 'Deadlock' | 2021-07-02 12:00:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, k ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta PPKM Darurat Tidak Jadi Kebijakan Mandul | 2021-07-01 20:19:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif. Hal ini terkait dengan penerapan PPKM Darurat yang meliputi 44 kabupaten/ ... Berita Selengkapnya |
| Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran Covid-19 untuk Ponpes dan Madrasah | 2021-06-29 21:37:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah. Ia menilai dana bantuan sangat dibutuhkan ponpes dan madrasah untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi para santri di masa pandemi Covid-19.
" ... Berita Selengkapnya |
| RS Penuh, Pimpinan Komisi IX Usul Telemedisin Isoman Covid-19 | 2021-06-29 13:34:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah membuat terobosan telemedisin untuk pasien isolasi mandiri Covid-19 karena situasi rumah sakit saat ini penuh. Charles mengatakan lonjakan kasus Covid-19 yang makin tinggi beberapa hari belakang telah membuat fasilitas kesehatan penuh.
Bahkan katanya ada ... Berita Selengkapnya |
| Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi COVID-19 | 2021-06-27 02:05:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera memfungsikan asrama haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi pasien positif Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit makin penuh dan terbatas. Diketahui terdapat 27 asrama haji yang dimiliki Indonesia.
"Ada sebanyak 27 asrama haji di seluruh In ... Berita Selengkapnya |
| Hergun Kritik Sikap Mendua Badan Pemeriksa Keuangan | 2021-06-24 14:10:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengeritik tajam sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendua atas persoalan utang pemerintah. Di satu sisi BPK memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah, di sisi lain mengkhawatirkan kemampuan pemerintah membayar utang.
Dalam keterangan per ... Berita Selengkapnya |
| Peningkatan Penularan Covid-19 terhadap Anak Harus Diwaspadai | 2021-06-22 15:20:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kewaspadaan terhadap anak-anak harus ditingkatkan menyikapi indikasi penularan Covid-19 pada kelompok umur 0-18 tahun yang jumlahnya terus bertambah.
"Saat ini mulai terlihat anak-anak yang mendapat perawatan dan isolasi di rumah sakit darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kewaspadaan yang tinggi terhadap anak ... Berita Selengkapnya |
|
|
