Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Kader Demokrat Pemilik Kafe yang Diduga Sarang Calo | Friday 24 Feb 2012 16:50:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemilik kafe ‘Bengawan Solo’ yang berada di Gedung Nusantara II DPR, yang diduga tempat berkumpulnya mafia anggaran, ternyata milik kader Partai Demokrat. Ia merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang duduk sebagai anggota Komisi VII DPR, bernama Albert Yaputra .

"Mengenai kafe Bengawan Solo itu, pemiliknya
...

Sejumlah Kafe di DPR Segera Dibongkar | Thursday 23 Feb 2012 20:28:43

*Diduga tempat ngumpulnya calo anggaran

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR meminta sejumlah kafe yang ada berada di gedung DPR untuk segera direlokasi. Pasalnya, keberadaan kafe itu dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para calo dari proyek-proyek di DPR.

“Kafe di bawah ( yang letaknya berada diantara gedung Nusantara I DP
...

BK DPR Pastikan Nasir Langgar Kode Etik | Wednesday 22 Feb 2012 16:23:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Muhammad Nasir. Kakak kandung Muhammad Nazaruddin itu terbukti melakukan pelanggaran, saat melakukan kunjungan ke Rutan Cipinang.

"Verifikasi sudah selesai. Dalam verifikasi kita menemukan adanya pelanggar
...

Seorang Pegawai KPK Miliki Rekening Mencurigakan | Monday 20 Feb 2012 18:00:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya staf KPK, tapi sejumlah PNS, hakim, jaksa dan polisi juga terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan.

"Hasil analisis PPATK mengklasifik
...

KPK Ancam Boikot RDP dengan Komisi III DPR | Wednesday 15 Feb 2012 16:10:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengancam tidak akan ikut alias boikot, kalau Komisi III DPR mengundang pihaknya untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dalam komisi itu ada Angelina Sondakh yang telah dijadikan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 oleh ...

BK DPR Periksa Saudara Kandung Nazaruddin | Tuesday 14 Feb 2012 15:36:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politikus Partai Demokrat Muhammad Nasir memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR. Saudara kandung terdakwa kasus wisma atlet SEA Games XXVI/2011 Muhammad Nazaruddin itu, tiba ruang pimpinan BK, gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2). Nasir langsung diterima Ketua BK Muhammad Prakosa.

Sebelum memasuki ruangan, dia
...

Komisi III DPR Hentikan Raker dengan Menkumham | Monday 13 Feb 2012 15:11:32

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menkumham akhirnya dihentikan. Setelah melakukan lobi, enam fraksi menyepakati raker dihentikan. Keenam fraksi tersebut adalah Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN dan Hanura. Sementara Fraksi Gerindra abstain dan Fraksi Partai Demokrat meminta dilanjutkan.

"Enam fraksi meminta untuk t
...

Ruhut Sitompul Dapat Peringatan Keras dari BK DPR | Wednesday 08 Feb 2012 18:42:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR menjatuhkan sanksi terhadap Ruhut Sitompul. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu diberikan hukum peringatan keras secara tertulis. Sanksi ini diputuskan BK melalui rapat yang digelar pada Selasa (7/2) malam kemarin.

Sanksi terhadap politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ini, terkait perm
...

Komisi II DPR Usul Bentuk Tim Masalah Tanah | Wednesday 08 Feb 2012 16:12:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR RI akan mengusulkan kepada pimpinan DPR RI agar secepatnya membentuk tim guna menyelesaikan permasalahan tanah. Kesepakatan Komisi II DPR RI itu telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada pimpinan DPR.

“Kami sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR, karena telah memutuskan untuk mengusulkan seg
...

BK DPR Periksa Marzuki Alie | Tuesday 07 Feb 2012 18:19:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Marzuki Alie. Hal ini dilakukan, terkait dengan pembahasan renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar). Marzuki diminta klarifikasi atas beberapa hal yang terkait pelanggaran renovasi ruang rapat tersebut dan kode etik sebag ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]