Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Fraksi DPR Segera Bahas Poin Krusial RUU Pemilu | Wednesday 07 Mar 2012 21:40:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan fraksi-fraksi DPR, pimpinan pansus, dan kepala kelompok fraksi (poksi) dalam Pansus RUU Pemilu akan mengadakan pertemuan pada pertengahan pecan depan. Hal ini dilakukan untuk lobi formal untuk membahas empat poin krusial dalam RUU Pemilu yang sampai saat ini belum disepakati oleh masing-masing fraksi DPR.Keempat ...

Ketua DPR Setuju Larangan Rok Mini | Tuesday 06 Mar 2012 18:14:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aturan larangan menggunakan rok mini di lingkungan gedung DPR RI merupakan rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK). Atas keluarnya peraturan ini, Setjen DPR diharapkan segera menerapkannya. Demikian dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie, usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/3).

Menurutnya, den
...

DPR Sudah Terima Usulan APBN-P 2012 dari Pemerintah | Tuesday 06 Mar 2012 17:15:47

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah telah menyerahkan RUU perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 atau APBN-P 2012 kepada DPR. Usulan perubahan ini diterima Ketua DPR Marzuki Alie dan diserahkan kepada Sekjen DPR, agar segera mendistribusikannya kepada Komisi VII dan XI.

"Saya sudah serahkan kepada Sekjen untuk ditindakl
...

FPG DPR Dukung Pemerintah Naikan BBM | Monday 05 Mar 2012 13:20:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar mendukung pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini ditunjukannya, menyusul hasil pertemuan dalam forum Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi (Setgab) pada Minggu (4/2) malam kemarin.

"Partai Golkar menyerahkan (kenaikan harga BBM) kepada pemerintah. Tapi evaluasi harus d
...

Limbah B3 Surveyor Yang Salah, Komisi VII Mendesak Importir Re-Export. | Sunday 04 Mar 2012 04:08:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi VII DPR RI mendesak agar PT Hwa Hok Steel segera me re-export limbah yang sudah mereka beli dari luar negeri, yang ternyata mengandung B3. “Mendesak supaya dilakukan re-ekspor terhadapo limbah B3 oleh PT Hwa Hok Steel paling lambat 90 hari sejak kedatangan barang,” ujar ketua sidang Komisi VII saat rapat denga ...

Kasus Import Limbah, Komisi VII: Sucofindo Harus Bertanggung Jawab | Friday 02 Mar 2012 21:00:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi VII DPR RI kecewa dan geram atas peristiwa masuknya 118 kontainer yang berisikan ribuan ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Dan meminta pertanggung jawaban PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana teknis.

“ Ini bagaimana bisa terjadi, memangnya Surveyor Indonesia dan Sucofindo tidak m
...

DPR Segera Bahas Usulan Revisi UU MD3 | Wednesday 29 Feb 2012 20:32:08

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Badan Legislatif (Baleg) DPR segera mengusulkan revisi terhadap UU tentang MPR, DPD,DPR, dan DPRD (MD3). Meski belum ada pembahasan, badan kelengkapan itu sudah mengundang sejumlah pakar dan mantan anggota Dewan yang dulu pernah ikut menyusun UU MD3

Menurut Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono, belum ada kesimpulan terkai
...

DPR Menyetujui Pembangunan Gedung Baru KPK | Wednesday 29 Feb 2012 00:38:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung baru, akan segera terlaksana. Pasalnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Priyo Budi Santoso menyetujui rencana lembaga anti korupsi membangun gedung baru yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 60 miliar.

"Secara prinsip DPR mendorong pe
...

Abraham: Pimpinan KPK Striker Semua | Monday 27 Feb 2012 23:31:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabar adanya perpecahan dalam internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantah ketuanya, Abraham Samad. Ia pun memastikan bahwa tidak ada perpecahan di antara pimpinan KPK. Yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu persoalan.

"Perbedaan pendapat itu wajar karena setiap pimpinan memil
...

BK Persilahkan Setjen DPR Bongkar Kafe | Monday 27 Feb 2012 12:05:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR mempersilahkan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk melakukan penutupan kafe yang berada di lingkungan gedung parlemen itu. Pasalnya, keberadaan kafe tersebut, kerap digunakan berkumpulnya calo anggaran.

"Kami sudah rekomendasikan (untuk merolkasi kafe yang ada di lingkungan gedung
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]