| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Tidak Usah Repot Lakukan Revisi UU KPK | Tuesday 20 Mar 2012 14:29:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya DPR yang ngotot untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang tidak masuk akal. Pasalnya, revisi terhadap UU tersebut, tidaklah terlalu penting dan mendesak. Aturan yang ada dalam UU KPK itu, sudah cukup dan tak usah diubah-ubah lagi.
Justri sebaik ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Akui Adanya Dana Komsumsi Dewan | Friday 16 Mar 2012 21:40:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPRMarzuki Alie secara terbuka akhirnya mengakui soal adanya alokasi anggaran untuk kegiatan jamuan makan dan snack bagi fraksi-fraksi bagi tamunya. Namun, fraksi bersangkutan tidak mendapat dana langsung untuk kepentingan menjamu tamunya tersebut.
"Dana itu di bawah pengelolaan langsung pihak Setjen DPR. Tapi ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Datangi Ditjen Pajak, Menkeu Sangat Keberatan | Tuesday 13 Mar 2012 21:05:38 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah anggota Komisi III DPR yang tergabung dalam Panja Mafia Hukum dan Perpajakan melakukan kunjungan ke kantor Ditjen Pajak dan kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Selasa (13/3). Kunjungan ini terkait kasus korupsi yang kembali terjadi di lingkungan Ditjen Pajak, Kemenkeu yang me ... Berita Selengkapnya |
| Parpol Nonparlemen Usul Pemilu Pakai UU Lama | Tuesday 13 Mar 2012 20:46:42 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forumlima yang merupakan gabungan lima partai nonparlemen, mengusulkan Pemilu 2014 mendatang tetap menggunakan UU lama yang mengatur mengenai pemilu, yakni UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu.sedangkan RUU Pemilu yang tengah dibahas dan kerap deadlock atau buntu itu, sebaiknya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.
... Berita Selengkapnya |
| DPR Sesalkan Foto Tiga Menteri Bersama Caddy Cantik | Tuesday 13 Mar 2012 17:06:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Beredarnya foto tiga menteri dengan 10 caddy golf yang cantik, kembali mengundang kontroversi. Sikap ketiga menteri itu dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat yang saat ini tengah resah menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Foto itu mengolok-ngolok pemerintah sendiri. Pertama, mau men ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Tertibkan Izin Penggunaan Frekwensi | Monday 12 Mar 2012 19:52:42 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi I DPR RI mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring untuk serius membenahi izin dan penggunaan frekuensi untuk siaran televisi. Pasalnya, hasil kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan di sejumlah daerah, ada keruwetan dalam pengeluaran izin dan pengaturan frekuensi siaran televisi.
... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Jelaskan Ongkos Produksi BBM | Friday 09 Mar 2012 17:20:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan APBN-P 2012 yang segera dibahas dalam Maret ini harus menjadi momen bagi DPR dan pemerintah untuk menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak. Pasalnya, selama ini masalah etrsebut menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.
"Masalah mendasar yang terjadi ... Berita Selengkapnya |
| Dianggap Tidak Fair, DPR Akan Tolak BLT | Thursday 08 Mar 2012 16:06:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indikasi penolakan DPR terhadap usulan pemerintah untuk memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, makin kuat. Program BLT ini dianggap tidak fair secara politik.
"Pastinya akan banyak fraksi yang menolak usulan BLT itu. Pr ... Berita Selengkapnya |
| Petisi 50 Laporkan Anggota Komisi III ke BK DPR | Thursday 08 Mar 2012 14:13:23 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 melaporkan empat anggota Komisi III DPR kepada Badan Kehormatan (BK). Mereka adalah Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP) serta Benny K Harman dan Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat). Keempatnya diduga masih aktif sebagai pengacara, meski telah menjad ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sambut Baik Perkembangan Kasus Century | Wednesday 07 Mar 2012 22:11:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji untuk segera meningkatkan penyelidikan kasus Century menjadi penyidikan. Sehingga, target KPK untuk dapat menyelesaikan kasus ini sebelum akhir 2012 dapat tercapai. Atas perkembangan tersebut, DPR merespons positif atas kemajuan penanganan kasus yang dilakukan pimpinan KPK peri ... Berita Selengkapnya |
|
|
