| Legislatif |
 |
|
| |
| Demokrat Pilih Tidak Populis Demi BBM | Friday 30 Mar 2012 16:59:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR rela mengorbankan citranya auntuk mendukung dan membela rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Paertai ini juga mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Demokrat pun siap untuk menjadi ... Berita Selengkapnya |
| Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR | Friday 30 Mar 2012 16:01:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR dalam menetapkan perubahan UU Nomor 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, berlangsung cukup alot. Hal ini terlihat dari hujan interupsi, saat sidang baru dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie.
Di awal sidang, Marzuki sempat menyampaikan pujiannya terhadap anggota Dewan. S ... Berita Selengkapnya |
| FPKS Pastikan Tolak Kenaikan BBM | Friday 30 Mar 2012 13:53:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Golkar )FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memastikan diri untuk tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, FPKS memastikannya dengan menggelar rapat pleno fraksi untuk melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh anggotanya satu su ... Berita Selengkapnya |
| Kamis, Kemungkinan Diputuskan Kenaikan Harga BBM | Monday 26 Mar 2012 22:22:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kemungkinan besar DPR baru dapat menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (29/3) lusa, untuk memutuskan untuk menyetujui atau menolak permintaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini akibat alotnya pembahasan tentang hal ini dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Setelah rapat m ... Berita Selengkapnya |
| Hanya Bahas Jumlah Subsidi, Hanura dan Gerindra Walkout | Monday 26 Mar 2012 18:03:27 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat pembahasa perubahan pasal 7 ayat (6) dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perbuahan (RAPBN-P) berlangsung cukup alot. Fraksi opisisi menolak isi pasal yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura memutuskan keluar alias walkout dar ... Berita Selengkapnya |
| Pembahasan Kenaikan Harga BBM Bakal Lewat Voting | Monday 26 Mar 2012 14:22:54 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012 diperkirakan bakal alot. Hal ini disebbakan adanya pasal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Atas kemungkinan tersebut, boleh jadi akan diputuskan dengan ... Berita Selengkapnya |
| Anggota FPAN DPR Tolak Balik ke Banggar | Thursday 22 Mar 2012 15:26:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Taslim Chaniago kembali secara tegas menolak untuk bertugas sebagai anggota Banggar. Sikapnya ini menyusul adanya perintah dari Bendahara Fraksi PAN DPR Hendra Singkaru.
"Kemarin ( Rabu, 14/3-red), saya dihubungi bendahara fraks ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pecat Widjono, Fraksi Gerindra Layangkan Protes | Tuesday 20 Mar 2012 19:17:49 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Gerindra DPR sangat menyesalkan dan merasa dizalimi DPR atas keputusan Badan Kehormatan (BK) yang secara pihak memecat Widjono Hardjanto sebagai anggota Dewan. Atas hal ini, sikap keberatan dan protes alam disampaikan fraksi tersebut kepada pimpinan BK dan DPR.
Namun, rasa keberatan dan protes itu bukan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tunda Hak Interpelasi Moratorium Remisi Koruptor | Tuesday 20 Mar 2012 17:11:38 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR urung memutukan usulan hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Hal ini akibat semua fraksi beralasan belum siap dengan saran dan pendapatnya masing-masing. Sebagian besar fraksi minta waktu untuk mengkaji isi us ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pecat Ketua Fraksi Partai Gerindra | Tuesday 20 Mar 2012 15:41:01 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR secara resmi memecat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Widjono Hardjanto. Ia dinyatakan terbukti selama dua bulan tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Pemecatan tersebut diputuskan, setelah melalui rapat tertutup antara Badan Kehormatan (BK) dengan para pimpinan DPR pada Senin (27/2) l ... Berita Selengkapnya |
|
|
