| Legislatif |
 |
|
| |
| Aria Bima, Video Itu Merusak Kredibilitas Diri Saya | Wednesday 25 Apr 2012 20:11:33 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima angkat bicara terkait video porno yang diduga dilakukan mirip dirinya dan mirip Karoline Margret yang juga politisi Senayan.
“Saya akan klarifikasi bahwa tidak ada yang namanya Aria Bima terkait dengan gambar maupun video (porno) tersebut,” ujar dia kepada wartawan di Gedung DPR RI S ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Positif Revisi UU Kejaksaan | Wednesday 18 Apr 2012 06:08:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kewenangan Kejaksaan dalam menindak Pidana Korupsi, pasalnya akan hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu dikarenakan, saat ini komisi III DPR RI berencana akan mengodok perubahan UU no.16/2004 tentang Kejaksaan. Yang berfokus penguatan kewenangan Kejaksaan dalam memberantas Korupsi.
''Akan ... Berita Selengkapnya |
| Marzuki: Dari pada Rumah Dinas Anggota Lebih Baik Tunjangan Sewa | Sunday 15 Apr 2012 01:04:03 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie menyatakan bahwa Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR banyak yang tidak ditempati. Untuk itu dirinya menyarakan sebaiknya fasilitas tersebut dijual saja.
"Sebaiknya (RJA.red) dikembalikan ke negara dan dijual, karena mayoritas enggak ditempati. Jangan lihat dari angka se ... Berita Selengkapnya |
| DPR Mengesahkan RUU PKS | Wednesday 11 Apr 2012 20:02:53 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Setelah dilobi selama dua jam, akhirnya DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) menjadi Undang-Undang (UU).
Hal itu terbukti saat Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengetok palu yang didahului pernyataan setuju seluruh anggota DPR. "Saya tanyakan kembali apakah R ... Berita Selengkapnya |
| Pramono Anung: Jika Isu Boikot Terjadi, Rapat Pansus Sia-sia | Wednesday 11 Apr 2012 17:52:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan bahwa hari ini pembahasan RUU Pemilu yang dibahas dalam rapat parnipurna harus selesai. "Apa pun yang terjadi hari ini, undang-undang menyangkut pemilu sudah harus terselesaikan. Tidak ada waktu menunda-nunda," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/ ... Berita Selengkapnya |
| IKAHI Tuding Pemerintah Lupa Peraturan UU | Tuesday 10 Apr 2012 22:50:09 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lima puluh hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyatakan bahwa mereka tidaklah mengemis akan kenaikan gaji, tetapi yang lebih urgent adalah dipenuhi hak-hak hakim seperti yang tertuang di UU no. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
"Aksi kami ke sini tidak untuk mogok sidang. Kami tidak mengemi ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Bahas Kesejahteraan Hakim | Tuesday 10 Apr 2012 13:26:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rencana mogok sidang yang disuarakan para Hakim, karena minimnya gaji yang mereka terima. Nampaknya mendapat perhatian yang serius oleh Komisi III DPR RI.
Rencananya hari ini, komisi yang membidangi Hukum itu akan mengadakan pertemuan dengan para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dalam pertemu ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi Koalisi Dukung Pemerintah Naikan Harga BBM | Saturday 31 Mar 2012 11:12:32 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya menyepakati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemberlakuannya baru diterapkan oleh pemerintah pada enam bulan ke depan.
Keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang baru diberlakukan enam bulan ke depan ... Berita Selengkapnya |
| Jika Kalah Voting, PDIP Siap Walkout | Friday 30 Mar 2012 21:32:11 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR belum juga mengambil keputusan untuk menolak atau menerima kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga Jumat (30/3) malam. Padahal, rapat tersebut telah diskor hingga beberapa waktu mulai pukul 16.00 WIB. Hal ini dilakukan Ketua DPR Marzuki Alie untuk memberikan kesempatan kepada Pimpi ... Berita Selengkapnya |
| Wamenkumham Tuding Kepala Daerah Khianati UUD 1945 | Friday 30 Mar 2012 19:46:33 |
 |
JAKARTA (BertaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyesalkan sikap yang ditunjukkan sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Sikap itu dianggapnya telah mengkhianati amanah UUD 1945.
"Tidak menjalankan atau menentang kebijakan nasional bukan ... Berita Selengkapnya |
|
|
