| Legislatif |
 |
|
| |
| Hasil Investigasi Fokker 27 Harus Transparan di Lingkungan TNI AU | Saturday 23 Jun 2012 01:38:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin tidak keberatan hasil investigasi jatuhnya pesawat jenis Fokker 27-500 milik TNI AU tidaklah transparan ke publik.
Tetapi harus tranparan di lingkungan TNI. Sebab, menurut Hasanuddin, hasil investigasi nanti akan menjadi pertanggungjawaban internal ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Soroti Kekosongan Pejabat KPK | Thursday 21 Jun 2012 13:35:20 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kekosongan kursi jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Apalagi kekosongan ini sudah lebih dari satu tahun belum diisi. Sehingga khawatirkan dapat mempengaruhi kinerja institusi pembarantas korupsi ini.
“Konsen kami kalau lama kosong dan orang merangkap terus jabatannya, saya ... Berita Selengkapnya |
| Muliaman D Hadad Terpilih Ketua Dewan Komisioner OJK Secara Aklamasi | Wednesday 20 Jun 2012 00:02:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi XI DPR RI, akhirnya memutuskan Muliaman D Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dalam rapat tertutup. Muliama dipilih melalui aklamasi dalam pemilihan di ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/6) malam.
Dari 13 calon Ketua DK OJK, Muliaman memperoleh 52 suara dari Kom ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua | Monday 18 Jun 2012 23:11:49 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menyikapi kisruh di Papua, Komisi I DPR RI berencana membuat panitia kerja (panja). Hal itulah yang diutarakan, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, saat ditemui wartawan digedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/6).
Meski demikian, pembahasan Panja Papua ini baru sebatas unsur pimpinan komisi yang m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun | Friday 15 Jun 2012 18:29:58 |
 |
SEMARANG (BeritaHUKUM.com) - Komisi X DPR meminta Pemerintah wajib segera laksanakan wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia. Wajib belajar 12 tahun sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.
Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto pada saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sem ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test 21 Calon Dubes | Wednesday 13 Jun 2012 07:46:53 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi I DPR pagi ini akan menggelar fit and proper test kepada 21 calon duta besar yang akan bertugas di luar negeri. Fit and Proper Test ini rencananya akan berlangsung secara tertutup.
"Mulai pukul 10.00 WIB. Tapi fit and proper test selalu dilaksanakan tertutup," ujar anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, sebagaiman ... Berita Selengkapnya |
| Dilaporkan Ke BK DPR, Nasir Jamil Menganggap KPP Cuma Cari Sensasi | Tuesday 12 Jun 2012 23:10:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polemik perpindahan pengadilan untuk persidangan Wali Kota Semarang nonaktif Soemarmo, bisa dikatakan semakin hangat. Pasalnya Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan beberapa Anggota Komisi III DPR RI ke Badan Kehormatan (BK) karena dinilai telah melakukan intervensi proses hukum tersebut.
Terkait dengan hal te ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Yani Ingatkan Pimpinan KPK, Agar Tidak Terjebak Permainan Politik | Tuesday 12 Jun 2012 15:09:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Berkaitan dengan kasus suap pajak, dengan tersangka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan KPP Sidoarjo Selatan, Tommy Hindratno (TH) dan terduga pemberi suap James Gunardjo (JG).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Yani mengatakan, dirinya berharap kepada lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korup ... Berita Selengkapnya |
| Ruhut dan Yani Saat RDP DPR Saling Emosi | Monday 11 Jun 2012 19:03:31 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Anggota Dewan, yang seharusnya menunjukkan sikap-sikap intelektual dan cerdas, malah bersikap emosi saat rapat berlangsung. Peristiwa itu terjadi di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Kejaksaan Agung, yang baru sore tadi berlangsung. Ruhut Sitompul dan Ahmad Yani merupakan dua anggota dewan yang dimaksu ... Berita Selengkapnya |
| Formappi: DPR Lembaga Terkorup | Sunday 10 Jun 2012 01:28:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - DPR RI menyandang predikat sebagai lembaga terkorup karena calon legislatif harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kursi empuk di Senayan ini. Benarkah?
"Memang sistem Pemilu yang menyebabkan biaya politik mahal. Karena itu politisi berlomba-lomba mencari uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Sebasti ... Berita Selengkapnya |
|
|
