| Legislatif |
 |
|
| |
| Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM | 2021-07-22 17:26:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian perpanjangan PPKM Mikro untuk ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Jadi Episentrum Covid-19, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Belum Mampu Kendalikan Covid 19 | 2021-07-20 20:24:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia Tenggara bahkan dunia, sebagaimana yang diberitakan di media The New York Times.
Dalam rilis Media asal Amer ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO | 2021-07-19 21:44:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia tidak bisa bernafas lega sekalipun terjadi penurunan kasus Covid-19 sebagaimana laporan Data Satgas Covid-19 per Senin (19/7) di angka 34,2 ribu.
Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (19/7).
"Meski kasus terkonfirmasi positif baru turu ... Berita Selengkapnya |
| Ace Hasan Sayangkan Pernyataan Mensos Soal Pemindahan Pegawai ke Papua | 2021-07-17 22:02:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua tidak tepat. Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Papua merupakan tempat buangan.
"Pernyataannya sangat tidak tepat, justru ... Berita Selengkapnya |
| Sejumlah Nakes Undur Diri, Wakil Ketua MPR RI: Berikan Perhatian kepada Para Nakes | 2021-07-17 00:40:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen dan perhatian Pemerintah terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Pasalnya, sejumlah tenaga kesehatan mengundurkan diri dari pekerjaan dalam menangani pasien Covid-19.
Informasi pengunduran diri tersebut disampaikan oleh Ketua ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat | 2021-07-16 16:12:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, tuntut pemenuhan janji Pemerintah (Kemenko PMK dan Kementerian Sosial) yang sejak 1 Juli 2021, menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat. Tuntutan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid menyusul banyaknya warga yang mengeluhkan tak ku ... Berita Selengkapnya |
| HNW Desak Pemerintah Menutup Pintu Kedatangan WNA | 2021-07-15 13:29:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendesak pemerintah benar-benar serius mengatasi masalah Covid-19. Antara lain dengan berempati kepada WNI yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dan menerapkan kebijakan yang adil. Yaitu, menutup rapat pintu masuk ke Indonesia dari kedatan ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan | 2021-07-15 03:56:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai layanan kesehatan sudah sampai pada taraf functional collapse akibat ekses pandemi yang semakin meluas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi kolapsnya layanan kesehatan.
"Layanan keseh ... Berita Selengkapnya |
| Vaksinasi Berbayar Sebaiknya Dibatalkan | 2021-07-13 16:49:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana vaksinasi berbayar telah menimbulkan kontoversi. Pemerintah sendiri sudah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin goto ... Berita Selengkapnya |
| Atasi Kelangkaan Obat Covid-19, DPR akan Koordinasi dengan Pemerintah | 2021-07-09 19:55:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga obat terapi Covid-19. Dasco berharap koordinasi DPR dengan pemerintah, bisa memperlancar produksi dan distribusi obat di tengah meningg ... Berita Selengkapnya |
|
|
