| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemerintah Rencana Kerjasama Cina Bangun Pabrik Vaksin, Wakil Ketua MPR: Optimalkan BUMN, Produk Dalam Negeri | 2021-08-28 07:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana kerjasama Indonesia dan Cina dalam pembangunan pabrik vaksin di Indonesia.
Pasalnya, Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan vaksin secara mandiri tanpa bergantung terhadap negara lain.
Menurut Sya ... Berita Selengkapnya |
| 'Refocusing' Tidak Boleh Abaikan Mandat Anggaran Pendidikan | 2021-08-25 06:04:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Refocusing APBN 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sedang dilakukan tidak boleh mengabaikan mandat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan rapat kerja d ... Berita Selengkapnya |
| Kematian Tertinggi di Dunia, Wakil Ketua MPR: Prihatin dan Sedih Mendalam Kematian Tinggi Covid-19 | 2021-08-23 07:29:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, peningkatan kasus kematian dan kasus positif akibat Covid-19 masih tinggi sehingga Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia, bahkan dunia.
Syarief H ... Berita Selengkapnya |
| Sahroni Minta Kepolisian Ikut Awasi Batasan Baru Harga Swab PCR | 2021-08-19 06:16:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengubah standar harga swab PCR di Indonesia. Dia pun meminta agar agar aparat kepolisian turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.
... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Berharap Pemerintah Optimalkan Pendapatan Negara pada RAPBN 2022 | 2021-08-17 02:05:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah mengenai penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Puan berharap pemerintah melakukan berbagai upaya di tengah kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit. Pemerintah agar da ... Berita Selengkapnya |
| Ma'ruf Cahyono: Sidang Tahunan Secara Sederhana dan Terbatas | 2021-08-16 13:00:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono SH, MH, menyebutkan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi ini sudah pasti prosesi persidangan disesuaikan, lebih disederhanakan penyelenggaraanya. Pembatasan juga dilakukan dari jumlah yang hadir secara fis ... Berita Selengkapnya |
| Bertemu di Bogor, Presiden Jokowi Setuju Pembahasan PPHN Asal Tidak Melebar | 2021-08-15 01:23:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode.
"Kekhawatiran itu justru ... Berita Selengkapnya |
| Penempatan Bandar Narkoba di Nusakambangan, Jadi Upaya Memutus Mata Rantai Narkoba | 2021-08-13 07:14:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memindahkan bandar narkoba dari beberapa wilayah Indonesia ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai penempatan bandar narkoba di Nusakambangan menjadi langkah yang sangat ... Berita Selengkapnya |
| Netty Aher Minta Pemerintah Umumkan Target Waktu Pengendalian Pandemi | 2021-08-11 14:46:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa Bali pada Senin (9/8/2021). Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur, jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.
"Penentuan ... Berita Selengkapnya |
| Pengangkatan Emir Moeis Dinilai Langgar Komitmen BUMN | 2021-08-09 21:02:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Keputusan Menteri BUMN menjadi pertanyaan yang dilontarkan banyak pihak. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Amin, penunjukkan juga dinilai melanggar komitmen BUMN.
Amin mengingatkan penunjukan direk ... Berita Selengkapnya |
|
|
