| Legislatif |
 |
|
| |
| Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun | 2021-09-15 16:17:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Said mengungkapkan, angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Said memaparkan, kenaikan belanja tersebut akan dialokasik ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk | 2021-09-14 06:10:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah masuknya varian baru Covid-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan Covid-19, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pengetatan deteksi di di pintu masuk ke Indonesia baik melalui udara, darat dan laut, termasuk pengetatan entry dan exit test bagi ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Dana Bantuan IMF Tetaplah Utang yang Membebani Rakyat | 2021-09-13 02:45:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF) dalam bentuk fasilitas Special Drawing Rights (DSR) sebesar US$ 6,32 miliar atau setara Rp 90,2 triliun. Dana bantuan ini praktis membuat cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi US$ 144,8 miliar per Agustus 2021. Jumlah ini naik ... Berita Selengkapnya |
| Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan | 2021-09-10 07:07:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun. Di antara k ... Berita Selengkapnya |
| Syarief Hasan: Perlu Kajian Mendalam Dari Segala Aspek Terkait Amandemen UUD | 2021-09-08 14:48:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA memastikan bahwa sampai saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ini menjawab pertanyaan berbagai pihak, perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen.
"Kabar te ... Berita Selengkapnya |
| HNW Dukung Keadilan Anggaran Untuk Madrasah | 2021-09-06 11:32:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mendukung sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan, yaitu gabungan organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, NU, serta Persatuan Guru Republik Indonesia yang menolak aturan baru Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. ... Berita Selengkapnya |
| Segera Perbaiki Asrama dan Embarkasi Haji yang Rusak, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Mesti Memahami Suasana Kebatinan Calon Jemaah Haji | 2021-09-04 12:20:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti banyaknya gedung asrama dan embarkasi haji yang mulai lapuk. Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan, sebab di sisi lain pemerintah juga menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ini menjadi pertanyaan publik mengingat pemerintah kerap kali mengklaim berhasil membangu ... Berita Selengkapnya |
| Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah | 2021-09-01 12:42:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Sebab, semua pihak termasuk masyarakat menginginkan data pribadinya terlindungi, aman dan tidak diperjualbelikan.
"Kalau boleh saya katakan, yang terjadi di Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi. Bahwa p ... Berita Selengkapnya |
| Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU | 2021-08-30 19:40:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan pandangan bahwa regulasi cukai rokok elektrik selama ini dinilai belum jelas. Padahal, pemakainya sudah menjamur seperti rokok konvensional. Idealnya, cukai rokok elektrik diatur secara eksplisit dalam undang-undang.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Hergun terse ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Rencana Kerjasama Cina Bangun Pabrik Vaksin, Wakil Ketua MPR: Optimalkan BUMN, Produk Dalam Negeri | 2021-08-28 07:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana kerjasama Indonesia dan Cina dalam pembangunan pabrik vaksin di Indonesia.
Pasalnya, Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan vaksin secara mandiri tanpa bergantung terhadap negara lain.
Menurut Sya ... Berita Selengkapnya |
|
|
