| Legislatif |
 |
|
| |
| Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba | 2024-04-06 06:11:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan sampai hari ini tidak ada pejabat definitf sebagai Dirjen Minerba, Kementerian ESDM di tengah carut-marut persoalan tambang. Hal tersebut, menurutnya, bukti ketidaksungguhan Pemerintah dalam mengelola sektor vital negara tersebut.
Bahkan, saat ini terjadi sentralisasi kewenan ... Berita Selengkapnya |
| Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu | 2024-03-06 21:58:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (5/3/2023), Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa sudah banyak aspirasi dari masyarakat yang mendorong DPR RI untuk menggunakan hak angket. Banyak pihak yang memaknai penggunaan hak angket dapat memberikan titik terang dan mengakhiri berbagai spekul ... Berita Selengkapnya |
| Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi | 2024-02-26 23:40:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang ramai dibicarakan publik, seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasiskan konstitusi, karena hak angket merupakan salah ... Berita Selengkapnya |
| NasDem, PKS, dan PKB Siap Gulirkan Hak Angket Pemilu Bareng PDIP | 2024-02-23 01:35:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai NasDem bersaama Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan guna merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya telah berkomunik ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II: Ayo ke TPS Demi Tentukan Masa Depan Bangsa Indonesia | 2024-02-13 23:49:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari besar nan krusial bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pasalnya, hari tersebut menjadi penentu nasib masa depan bangsa hingga lima tahun depan mendatang. Sikap gegabah dan apatis tidak bisa diabaikan.
Sebab itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak para pemilih ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran Perlinsos 2024 Naik, Anis Byarwati Ingatkan Hal Ini | 2024-02-06 01:03:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mencermati alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) naik secara signifikan pada tahun 2024. Anis menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang pemilu 2024, tentunya harus mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk Bawaslu, karena potensi penyalahgunaannya besar se ... Berita Selengkapnya |
| Smelter China di Morowali Meledak Lagi, Legislator PKS: Pemerintah Lemah! | 2024-01-24 01:29:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ledakan tungku smelter nikel milik perusahaan China kembali terjadi di kawasan PT. Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (19/1/2024). Kali ini ledakan terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kecelakaan beruntun itu dapat terjadi karena P ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Akan Panggil Mendag Bahas Polemik Bansos Jelang Pemilu | 2024-01-08 12:21:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat han ... Berita Selengkapnya |
| Audit Seluruh Smelter Secara Profesional, Objektif, dan Menyeluruh | 2023-12-28 16:20:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.
"Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah m ... Berita Selengkapnya |
| Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni | 2023-12-23 21:33:10 |
 |
LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I Taufik Basari meminta Kemenhub untuk mengkaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurutnya, masih ada beberapa peraturan yang menjadi masalah berdasarkan laporan dari masyarakat terkait penataan layanan pemesanan tiket di Pelabuhan Bakauheni.
Hal ini di ... Berita Selengkapnya |
|
|
