| Legislatif |
 |
|
| |
| Antisipasi Segala Macam Bentuk Teror kepada Para Pemuka Agama | 2021-09-28 02:29:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengajak masyarakat agar melakukan upaya preventif dalam acara keagamaan seiring dengan marak terjadi ancaman teror terhadap para tokoh agama. Upaya preventif bisa dilakukan dengan pengamanan oleh penyelenggara kegiatan, dimana panitia harus menyiapkan pola pengamanan untuk ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-09-27 06:23:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cep ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk | 2021-09-25 19:20:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi diberlakukannya prosedur baru kedatangan penumpang luar negeri di Bandara Internasional Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adanya persyaratan wajib menjalani tes PCR setelah mendarat di bandara. Setelah itu penumpang harus melewati enam kali pemeriksanaan checkp ... Berita Selengkapnya |
| Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang | 2021-09-24 11:44:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp6.626,4 Triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemer ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Sahkan 7 Calon Hakim Agung | 2021-09-22 01:05:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan 7 calon hakim agung (CHA) hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Ketujuh orang tersebut dipilih dari 11 calon yang dikirim Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI pada Jumat 17 September 2021 lalu.
Dalam Rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR selaku p ... Berita Selengkapnya |
| Bukhori Desak Polri Tangkap Pelaku Penyerangan Tokoh Agama di Tangerang dan Makassar | 2021-09-20 13:43:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengecam insiden kekerasan yang menyasar dua tokoh agama di Kota Tangerang, Banten dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bukhori mendukung langkah cepat polisi untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan menjerat pelaku dengan hukuman yang berat.
"Serangan ini patut dikutuk. Pol ... Berita Selengkapnya |
| HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI | 2021-09-19 08:25:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengingatkan pentingnya merawat dan menjaga persatuan dikalangan Umat Islam sebagai wujud kontribusi untuk menjaga persatuan antara sesama anak bangsa dari sejumlah provokasi yang hendak merusaknya.
"Terutama upaya mereka yang hendak memecah persatuan Umat, dengan ca ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden | 2021-09-18 20:15:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konsepsi negara demokratis, amandemen Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu hal yang tabu. Bahkan negara Amerika Serikat yang telah sekian lama menjadi rujukan global dalam implementasi sistem demokrasi, telah melakukan amandemen konstitusi sebanyak lebih dari 27 kali.
"Ideal ... Berita Selengkapnya |
| Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan! | 2021-09-17 22:06:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coas ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain | 2021-09-17 02:13:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Cristina Barends mempertanyakan perbedaan perlakuan antara 6 platform vaksin merah putih yang ada dengan vaksin Nusantara. Menurutnya, semua pihak harus menempatkan prinsip bahwa dalam ilmu pengetahuan bebas dari semua kepentingan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak boleh dibatasi dengan ... Berita Selengkapnya |
|
|
