| Legislatif |
 |
|
| |
| HNW Ingatkan Kewajiban Negara Untuk Sejahterakan Rakyat | 2021-11-03 00:27:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengkritisi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Probolinggo (28/10/2021). Saat itu Muhadjir mengatakan bahwa bansos tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.
Terhadap pernyataan Menko PMK, itu HNW menginga ... Berita Selengkapnya |
| Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat | 2021-10-31 07:35:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu K ... Berita Selengkapnya |
| Kurniasih Mufidayati Sayangkan Kejadian 'Double' Transfer pada Insentif Nakes | 2021-10-28 13:57:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan kejadian double transfer pada insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Belum lama ini diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat temuan bahwa terdapat kelebihan pembayaran insentif nakes dan Kemenkes meminta nakes untuk meng ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat | 2021-10-27 07:33:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pokok Pokok Haluan Negara menjadi kanal untuk menampung seluruh aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada. Semua ini untuk mewujudkan tujuan berbangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Tidak hanya aspirasi umat Isl ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat | 2021-10-23 00:55:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Irwan berpendapat, semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.
Hal itu ditegaskan Irwan merespon perat ... Berita Selengkapnya |
| Puan Maharani Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA | 2021-10-21 06:26:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA). Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi untuk kemudian mengupayakan segala cara agar sanksi tersebut cepat dicabut.
"Lakukan segala upaya a ... Berita Selengkapnya |
| Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit Dulu oleh BPK | 2021-10-12 12:37:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema B to B.
Memang, Presiden Jokowi m ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan | 2021-10-07 22:42:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Undang-Undang atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang berada di DPR RI menyetujui pengesahan UU HPP itu.
"Apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapa ... Berita Selengkapnya |
| Soroti Kinerja Kemensos, Bukhori: Negara Mesti Hadir Melindungi Anak Yatim | 2021-10-06 06:10:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak ingin berhenti sebagai program di tingkat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori berharap penanganan anak yatim menjadi kebijakan prioritas di tingkat negara. Demi merealisasikan harapan tersebut, ia mengusulkan agar segera dibentuk regulasi setingkat undang-undang.
Hal tersebut d ... Berita Selengkapnya |
| HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Kelam Komunis Radikal di Indonesia | 2021-10-05 15:35:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, semestinya tidak terlepas dari konteks peristiwa yang menghadirkan bukti kesaktian Pancasila. Yakni ketika ideologi Pancasila, menggerakkan TNI bersama Bangsa dan Umat beragama, bangkit bersatu dan menangkan ... Berita Selengkapnya |
|
|
