| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara | 2021-12-04 01:01:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Klarifikasi dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis YUSTINUS PRASTOWO yg memberikan jawaban Atas Statemen Profesor Dr.Ir.Fadel Mohamad,Selaku Wakil Ketua MPR RI/Koordinator Bidang Anggaran ,Maka Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena,Bersama Wakil-Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI,An ... Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Varian Omicron, Komisi IX Minta Pintu Masuk Perbatasan Diperketat | 2021-12-03 10:34:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Omicron, varian baru virus Corona yang pertama kali terdeteksi di Botswana telah menjadi perhatian masyarakat dan ilmuwan baru-baru ini. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan petugas karantina di pintu-pintu masuk Indonesia agar amanah menjalankan tugasnya. Pintu-pintu perba ... Berita Selengkapnya |
| Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja | 2021-12-01 10:25:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia pun menjelaskan DPR bersama pemerintah siap menindaklanjuti segera putusan MK tersebut.
"DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama p ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker | 2021-11-28 10:33:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direvisi, pemerintah dan DPR pun harus merespon putusan tersebut dengan bergerak cepat. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai tenggang waktu 2 tahun dipandang pendek, karena pasal yang dibahas j ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Basarah: Polemik Pembubaran MUI Sebaiknya Dihentikan | 2021-11-24 09:30:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta agar polemik tentang pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera diakhiri karena tidak produktif untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Menurut dia, penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 tidak bisa dijadikan alasan membubarkan organisasi para ulama d ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Harap Peran Bulog Diperkuat Sebagai 'Buffer Stock' Pangan | 2021-11-22 12:23:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan kontribusi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis. Karenanya, menurut Hero, sapaan akrabnya, peran Bulog perlu diperkuat.
"Bulog memang dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasion ... Berita Selengkapnya |
| RUU Kejaksaan Sebagai Upaya Mantapkan Peran dan Kedudukan Kejaksaan | 2021-11-20 20:02:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengatur berbagai poin yang diperlukan bagi Kejaksaan dalam memantapkan kedudukan dan perannya sebagai lembaga negara yang dapat menjalanka ... Berita Selengkapnya |
| Tangki Pertamina Cilacap Kembali Terbakar, DPR: Perlu Evaluasi Mendalam | 2021-11-15 06:40:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris menyayangkan peristiwa kebakaran Tangki Pertamina, Cilacap Jawa Tengah. Ia menegaskan, perlu ada evaluasi yang sangat mendalam terhadap prosedur keamanan, operasional, dan prosedur teknis lainnya di tangki minyak milik perusahaan BUMN itu.
"Terlalu sering kebakaran. Kami akan ... Berita Selengkapnya |
| Selamatkan Garuda Indonesia, Anggota DPR Dukung Usulan Pembentukan Panja | 2021-11-11 06:17:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi VI DPR RI sebagai upaya mendapatkan solusi konkret menyelamatkan PT Garuda Indonesia yang kondisinya kini di ujung tanduk. Diketahui, Garuda Indonesia saat ini menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 t ... Berita Selengkapnya |
| Nasir Djamil: Jangan Sampai Ada Stigma Penanggulangan Terorisme Terkait Agama Tertentu | 2021-11-08 14:32:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengingatkan agar jangan sampai ada stigma bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berkaitan dengan agama tertentu. Pernyataan Nasir ini menyusul adanya penyitaan ratusan kota amal yang dilakukan oleh Densus 88 yang dimiliki oleh salah satu lembaga zakat di Provinsi Lampung ... Berita Selengkapnya |
|
|
