| Legislatif |
 |
|
| |
| Polri Harus Bekerja Independen dan Profesional | 2022-01-10 08:54:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta, menegaskan agar institusi Polri harus bekerja dengan mandiri, independen, dan profesional. Dia pun beranggapan usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian merupakan sebuah kemunduran luar biasa.
"Kalau sekarang Polri mau ditaruh di bawah kementerian, berarti kan balik mund ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Ingatkan Vaksinasi 'Booster' Jangan Lalaikan Fokus Vaksinasi Nasional | 2022-01-07 20:41:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar jangan sampai vaksinasi booster yang direncanakan akan mulai diberikan pada 12 Januari 2022 mendatang membuat fokus target 70 persen vaksin dosis kedua Covid-19 terabaikan. Sebab, menurut data Kementerian Kesehatan per Senin (3/1/2022), vaksinasi nasional dosis ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Minta PUPR Penuhi SPM Sebelum Naikkan Tarif Tol Tomang-Tangerang-Cikupa | 2022-01-04 07:01:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana kenaikan Tarif Jalan Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang-Cikupa sebesar Rp500 pada setiap golongan mulai Minggu (26/12). Maka, Suryadi meminta adanya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tersebut terlebih dulu sebelum adanya kenaikan tarif.
Meng ... Berita Selengkapnya |
| Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU | 2022-01-01 18:29:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan media (media visit) dalam rangka massifikasi informasi kinerja DPR dan persiapan pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan pada Maret 2022 di Provinsi Bali. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi ... Berita Selengkapnya |
| Tugas Utama Berantas Kemiskinan, Bukan Hapus Ditjen Fakir-Miskin di Kemensos | 2021-12-27 13:50:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai hal yang utama perlu dilakukan pemerintah adalah memberantas kemiskinan, bukan menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir-Miskin (Ditjen PFM) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu disampaikan Iskan dalam menanggapi terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2021, y ... Berita Selengkapnya |
| Mulyanto Minta Pemerintah Fokus Kembangkan Vaksin Karya Anak Bangsa | 2021-12-26 07:06:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memproduksi Vaksin Merah Putih. Pasalnya dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Pabrik Bio Farma, Senin (20/12), terungkap jadwal produksi Vaksin Merah Putih yang akan mundur.
Alih-alih memproduksi vaksin merah putih, BUMN Kesehatan itu mala ... Berita Selengkapnya |
| Penajam Paser Utara Kebanjiran, Guspardi Singgung Klaim Pemerintah Soal IKN Bebas Banjir | 2021-12-23 21:00:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut mengetahui lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur terendam banjir. Menurutnya, memang banyak daerah yang mengalami kejadian banjir karena curah hujan yang tinggi di tanah air. Tetapi banjir di Penajam Paser Utara menjadi sorot ... Berita Selengkapnya |
| Hamid Noor Yasin: Calon IKN Kembali Banjir, Bukti Lokasi Ini Bukan Pilihan Tepat | 2021-12-20 11:26:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banjir kembali terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) calon ibu kota negara RI yang baru. Kali ini, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di PPU, Kalimantan Timur terendam banjir. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin Ini membuk ... Berita Selengkapnya |
| DPR Menkritisi Kinerja OJK yang Tak Optimal | 2021-12-14 13:51:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu memberi kritik tajam terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Masinton melihat selama ini OJK terkesan asyik dengan diri sendiri layaknya berada di menara gading yang enggan membumi dalam melaksanakan tupoksinya, sementara berdasarkan ... Berita Selengkapnya |
| Johan Budi Soroti Minimnya Publikasi LHKPN Para Penegak Hukum oleh KPK | 2021-12-10 07:59:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menyoroti minimnya publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) penegak hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Johan dalam rangka menanggapi Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021 yang diperingati tiap tanggal 9 Desember tiap ... Berita Selengkapnya |
|
|
