| Legislatif |
|
|
| |
| Rapat Paripurna Istimewa, Mualem Sampaikan Belasungkawa untuk Rakyat Palestina | Saturday 16 Aug 2014 16:31:22 |
 |
ACEH, Berita HUKUM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna istimewa ke-6 tahun 2014, dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, di Gedung DPRK Aceh Utara, Jl. Nyak Adam Kamil, Kota Lhokseumawe, Jum’at (15/8).
Rapat paripurna istimewa ke 6 itu dihadiri oleh Komandan Korem 011/ ... Berita Selengkapnya |
| Gladi Bersih Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPR | Friday 15 Aug 2014 06:00:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama DPD RI menggelar gladi bersih (Kamis 14/8) sebelum pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2015 disertai Nota Keuangan yang akan berlangsung di ruang rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta esok hari, Jumat (15/8).
Dalam acara tersebut menyertakan p ... Berita Selengkapnya |
| Seapac Bangun Etika dan Integritas Perangi Korupsi | Tuesday 12 Aug 2014 16:51:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Marzuki Alie dan Ketua Gugus Tugas Nasional Global Organziation of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo, mengundang parlemen di kawasan Asia Tenggara, terlebih yang memiliki Gugus Tugas GOPAC di Parlemennya untuk had ... Berita Selengkapnya |
| APBK Aceh Utara Mengalami Penurunan Rp 200 Miliar | Tuesday 12 Aug 2014 13:04:38 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 pada Pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan, sehingga proyeksi pendapatan pada Tahun 2015 lebih kurang sebesar Rp 1,572 triliun.
Penurunan lebih kurang sebesar Rp 200 miliar, disebabkan adanya perubahan perolehan dana perimbangan pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Paj ... Berita Selengkapnya |
| Priyo Ingatkan Nilai Kebangsaan Semakin Redup | Monday 11 Aug 2014 23:29:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta segenap pihak terutama Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) melakukan kajian tentang dampak globalisasi yang mengancam nilai-nilai luhur bangsa. Apabila dibiarkan maka kondisi ini dapat mengerus nasionalisme warga bangsa.
"Sehebat apapun kita pertahankan globalisasi tidak bi ... Berita Selengkapnya |
| DPR Dukung Penghapusan BBM Bersubsidi di Jalan Tol | Sunday 10 Aug 2014 22:51:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Achmad Farial, mendukung kebijakan pemerintah yang menghapus bahan bakar minyak (BBM) bensin bersubsidi di sepanjang jalan tol, baik di Jakarta maupun luar Jakarta.
"Dengan dihapusnya BBM jenis premium yang berada sepanjang jalan tol, saya sangat setuju dan mendukung kebijakan itu. Orang yan ... Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta: Pembentukan Pansus Pilpres Untuk Demokrasi yang Lebih Baik | Thursday 07 Aug 2014 17:19:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pihaknya pada hari Rabu (06/08/2014) telah melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI berkaitan dengan desakan pembentukan Pansus Pilpres.
"Pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 telah dilakukan audiensi antara masyarakat p ... Berita Selengkapnya |
| Integritas dan Intelegensi Mutlak Dimiliki Anggota Dewan | Thursday 07 Aug 2014 14:12:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang juga sekaligus sebagai anggota Komisi VIIIDPR, Sumarjati Arjoso berharap agar anggota parlemen periode mendatang selain harus memiliki integritas yang tinggi juga memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya ... Berita Selengkapnya |
| Butuh Legitimasi Kuat Untuk Pimpin Indonesia | Thursday 07 Aug 2014 00:04:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dibutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Tanpa legitimasi kuat, tak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat berorasi di hadapan para relawan Prabowo-Hatta, Rabu (6 ... Berita Selengkapnya |
| PP BPJS Ketenagakerjaan Harus Segera Diterbitkan | Monday 04 Aug 2014 18:19:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya.
BPJS Ketenagakerjaan yang akan diber ... Berita Selengkapnya |
|
|