| Legislatif |
|
|
| |
| DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan | Thursday 18 Sep 2014 04:20:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna pada, Selasa (16/09) mengesahkan nama-nama Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pertembakauan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin rapat pun memastikan seluruh Anggota Dewan yang hadir menyetujui nama-nama Anggota Pansus yang diajukan.
“Apakah nama-nama Anggota Pansus ini dapat di ... Berita Selengkapnya |
| Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan | Wednesday 17 Sep 2014 19:18:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja terakhir Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang digelar Rabu (17/9) membahas beberapa persoalan dan permasalahan yang telah dihadapi dalam masalah-masalah luar negeri. Namun tidak ada capaian yang berarti dan tidak ada Rancangan Undang-Undang yang berhasil dirumuskan.
Dalam acara yang dipimpin Wakil Ke ... Berita Selengkapnya |
| Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu | Tuesday 16 Sep 2014 00:41:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang bertugas dalam ruang lingkup energy sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup menyinggung agar lapangan minyak blok Cepu dapat mendorong potensi pendapatan negara. Potensi pendapatan khususnya melalui peningkatan lifting migas mendatang.
Dalam raker kerja bersama Menteri Koordinat ... Berita Selengkapnya |
| Pansus DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU Hak Cipta | Monday 15 Sep 2014 16:18:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta DPR dan Pemerintah menyetujui revisi RUU tentang Hak Cipta untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat paripurna yang akan datang. Persetujuan dicapai dalam raker yang dipimpin Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin dengan Kemenkumham Amir Syamsuddin didampingi ... Berita Selengkapnya |
| Menghentikan RUU Advokat Langgar UU | Saturday 13 Sep 2014 03:51:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panja RUU Advokat Syarifudding Suding menegaskan, bila RUU Advokat langsung dicabut tanpa mengikuti aturan Tatib DPR, berarti melanggar UU. Penegasan tersebut disampaikan Suding saat bertemu dengan kelompok advokat yang menolak RUU ini.
“Kalau ada tuntutan menghentikan atau menunda pembahasan, itu berarti saya sebag ... Berita Selengkapnya |
| Panja RUU Advokat Terima Usulan Penolakan | Thursday 11 Sep 2014 18:02:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perdebatan sengit seputar keberadaan RUU Advokat yang sedang dibahas oleh Panja RUU Advokat Komisi III DPR, terus mengalir. Panja telah menerima banyak masukan dari berbagai organisasi advokat, baik yang menerima maupun yang menolak pengesahan RUU ini.
Ketua Panja RUU Advokat Syarifuddin Suding (F-Hanura), secara bergilir ... Berita Selengkapnya |
| Uji Aturan Penyidikan Anggota DPR, Pemohon Perbaiki Permohonan | Thursday 11 Sep 2014 14:36:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dan sejumlah pemohon perseorangan memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konst ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Kembali Bahas Outsourcing BUMN | Wednesday 10 Sep 2014 08:23:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menilai jika ada Political Will atau niat yang baik dari semua pihak tentu tidak ada yang sulit dalam menyelesaikan persoalan rakyat kita. Bahkan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan Baleg Usulkan Take Over Pembahasan RUU | Monday 08 Sep 2014 13:12:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih rendahnya capaian legislasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yang sudah ditetapkan DPR secara bersama-sama yaitu 68 RU, sementara waktu masa bhakti keanggotaan DPR periode 2009-2014 akan segera berakhir tanggal 30 September 2014 kurang lebih tinggal 16 hari kerja lagi.
Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) telah meny ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Belum Sepakat Kucurkan 1,5 Triliun ke PT PAL Untuk Bangun Kapal Selam | Friday 05 Sep 2014 17:51:28 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Dalam kunjungannya ke PT PAL (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/9), sejumlah anggota DPR yang duduk di Komisi VI dan tergabung dalam tim Panja Aset BUMN mengakui bahwa peranan industri starategis harus dikembangkan. Apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri strategis.
Menurut Ketua Komis ... Berita Selengkapnya |
|
|